REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta secara tegas menyatakan dukungannya untuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Senin (21/8).
Oesman Sapta berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi.
"Maksud dan niat saudara-saudara sudah saya ketahui, pada Sidang Bersama 16 agustus 2017 lalu pesan dan keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato saya saat memimpin Sidang Bersama di depan Presiden RI dan ditonton seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan bahwa tuntutan daerah untuk mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," kata Oesman.
Senator Kalimantan Barat ini juga menerangkan bahwa saat ini keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak mudah. Namun, semua pihak harus tetap optimis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia.
"Untuk itu jangan ada dusta di antara kita orang-orang daerah, harus bersikap elegan dan bertindak sesuai konstitusi, Janganlah kita turun di jalanan, harus berdialog dan berkontribusi untuk menunjukan bahwa orang-orang daerah adalah orang yang cerdas dan bermartabat," kata dia.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Calon Daerah Otonomi Baru se-Indonesia ini sangat meriah dilihat dari antusiasme para peserta yang saling meneriakan yel-yel ciri khas dari masing-masing daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani dalam sambutannya menyebutkan bahwa Komite I DPD RI tegas mengambil sikap bahwa 173 DOB yang diajukan untuk segera ditempatkan menjadi daerah definitif. Sikap ini juga telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Kami bersama Ketua DPD RI pada 18 Juli 2017 lalu telah bertemu dengan Wapres selaku Ketua DPOD dan kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," kata Benny Rhamdani.
Senator Sulawesi Utara ini menambahkan beberapa alasan pemerintah untuk melakukan moratorium antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah calon DOB yang dikategorikan tidak mampu menjadi DOB. “Padahal jika berbicara data, ada sekitar 30 persen Badan Usaha Milik Negara yang tidak memiliki kontribusi tapi selalu mendapat kucuran anggaran. Bahkan sejak 2015, alokasi dana desa dan meningkat setiap tahun. Dan, pada Tahun 2018 ini dana desa diperkirakan mendapatkan kucuran di atas 1 miliar,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Forkornas PPDOB, Sehan Landjar mengapresiasi DPD RI yang secara jelas dan tegas berdiri bersama dan mau memperjuangkan Daerah Otonomi Baru. "DPD RI menjadi dapurnya daerah dan selalu mendukung perjuangan kami untuk mendapatkan otonomi baru. Kami juga mendesak PP Desertada dan Penataan Daerah harus segera ditanda tangani," kata dia.
