REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penekanan angka kemiskinan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat angkatan kerja. Dalam rapat kerja bersama DPD RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan fokus kepada pelatihan, program padat karya di desa, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa.
Bambang menyampaikan, kemiskinan secara prosentase turun sampai 2 persen yang setara dengan 240 ribu jiwa. Dengan pengurangan angka kemiskinan 240 ribu jiwa Pemerintah sudah berusaha untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik dimana masyarakat miskin semakin berkurang.
"Angka pengangguran terbuka di 2015 itu diangka 5,9 persen namun di tahun 2017 sudah turun menjadi 5,3 persen dan kita masih terus upayakan agar investasi bisa samkin baik di Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/9).
Menurut Bambang Bappenas juga fokus kepada Pelatihan, program padat karya di desa, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa. "Dengan adanya program padat karya diarahkan agar pembangunan di desa dilakukan oleh warga sendiri dan dibayar oleh desanya, ini sudah berjalan, jadi tidak diberikan ke pemborong diluar,” kata dia.
Dengan penduduk 260 juta orang, kata dia, kestabilan ekonomi juga harus dijaga. Investasi sangat penting karena dengan adanya investasi swasta, pemerintah, asing dan domestik maka akan menciptakan lapangan kerja juga bagi masyarkat.
“Investasi ini sangat baik efeknya, karena negara negara maju pun itu bertumpu pada investor yang bergerak di bidang industri. Nah indonesia ini harus memiliki kepastian hukum bagi para investor, juga mempermudah perijinannya agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat," ujar Bambang.
Ketua komite IV Ajiep Padindang mengatakan beberapa permasalahan yang juga terjadi di daerah diantaranya adalah Dana alokasi umum yang jadi sumber belanja langsung bagi daerah, tapi pagunya masih rendah.
Dalam rapat tersebut Senator dapil Jawa Timur, Budiono berharap soal perencanaan Bappenas yang baik agar bisa terealisasi sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Perencanaan pasti bagus, apakah anggaran akan benar benar tersedia?,” katanya.
Di kesempatan yang sama Senator dapil Kepulauan Riau Hari Pinto masih mengkritisi soal pembangunan di daerahnya. “Soal pelatihan kerja buat kaum muda, itu di kepri tidak ada, makanya anak muda kepri sulit untuk memiliki sertifikat melaut karena tidak ada akses, pelatihan tenaga las untuk bekerja di bintang karimun itu juga susah kita akses, dimana kita bisa dapatkan di kepri, apakah ada skema pinjaman lunak agar masyarakat bisa ikut pelatihan di swasta?,” paparnya
Menjawab soal perencanaan Bappenas yang baik tapi masih belum bisa terealisasi sepenuhnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan hal tersebut karena setelah perencanaan maka proses pengesahan APBN ada di ranah kemenkeu. "Ke depan sistem kita semoga lebih baik lagi, seperti yang sudah diatur PP 17 tahun 2017 maka bappenas bisa ikut memantau apa yang akan di tetapkan dan di laksanakan pada APBN,” kata dia.
