REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II DPD RI mengunjungi Bappenas untuk menanyakan rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimanatan Barat. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti atas kunjungan Komite II Kabupaten Kayong Utara.

Pada kesempatan itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengusulkan pembangunan bandara di Kayong Utara dimasukkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pembangunan bandara bisa segera cepet selesai.

“Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan kedalam PSN. Di terima atau tidaknya urusan belakangan. Terpenting diajukan dulu,” ucap Parlindungan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (16/10).

Ia menambahkan, untuk PSN hanya dua tahun saja programnya. Tentunya, ia mendorong perlu adanya dorongan dari pihak swasta, karena tidak bisa mengandalkan APBN. “Kita tidak bisa mengandalkan APBN karena akan lama. Keinginan kita PSN dulu,” kata senator asal Sumatra Utara itu.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menambahkan kedatangnya ke Bappenas untuk menanyakan sejauh mana rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. “Bandara memang sangat penting buat kami. Kita berharap pembangunan bandara bisa segera terwujud,” kata dia.

Selain itu, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryakbrata mengatakan sampai saat ini memang ada dua rencana pembangunan bandara. Namun informasi saat ini untuk bandara di Sukadana (Kayong Utara) merupakan lokasi baru. “Mudah-mudahan di Sukadana bukan wilayah hutan gambut,” kata dia.

Wismana menjelasakn memang ada beberapa pertimbangan bersama yang perlu dicermati dari dua wilayah yaitu Kayong Utara dan Ketapang yang menjadi usulan bandara.

“Memang Ketapang tidak bisa dibangun karena ada rumah sakit. Nantinya kita harus melihat perluasan dari sisi mana dan demain-nya seperti apa. Apa lagi jarak tempuh akan menjadi pertimbangan,” kata Wismana.