REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa Oso menyatakan peran pers sangat penting dalam mengawasi program-program yang didanai dana desa. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara profesional, etis dan obyektif.

Oso mengatakan tugas tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI sebagaimana diamanatkan undang-undang yakni mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah. Kemudian juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pengawasan dana desa.

"Saat ini, tidak kurang dari Rp 60 trilliun rupiah digulirkan untuk dana desa. Bahkan, jumlah dana desa ini akan terus meningkat di masa-masa mendatang," kata Senator asal Kalimantan Barat ini, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (8/2).

Padahal, kata Oso, perlu disadari bahwa kapasitas para penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan belum pada tingkat yang diharapkan. Tetapi, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dari kepala desa dan perangkatnya. Menurutnya, tidak boleh menyalahkan para kepala desa dan perangkatnya. Justru harus memberikan pendampingan kepada kepala desa.

"Pendampingan itu supaya politik otonomi desa yang kita pilih benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa," tambahnya.

Lanjut Oso, sukses pengelolaan dana desa adalah sukses semua pihak termasuk media. Untuk itu, jangan sampai media justru menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan dana desa, misalnya dengan pemberitaan yang negatif dimaksudkan menekan atau memeras kepala desa. Dengan kata lain, bagaimana menjadikan media sebagai solusi, bukan sebagai bagian dari masalah.

"Sebagai pihak yang bebas mengkritik, tentu saja rekan-rekan media juga harus terbuka terhadap kritik," kata Oso.

Untuk itu, DPD RI siap melakukan kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Bahkan bila dimungkinkan kerja sama tripartit antara DPD RI, PWI dan Pemerintah.

Sementara itu Ketua PWI, Margiono dalam sambutannya mengatakan DPD akan melibatkan media untuk mengawasi program-program yang menggunakan dana desa. Namun, menjadi tugas dan kewajiban dari media untuk ikut bersama-sama mengawasi dana desa tersebut.

"Jadi silahkan 'peralat' kami untuk mengawasi pengawasan terhadap implementasi dana desa. Karena memang itu tugas kami untuk melakukan sosial kontrol. Itu penting bagi kami karena artinya kami ikut berperan dalam sistem pembangunan daerah," tutupnya.