REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai perlunya penguatan kerja sama antara daerah dan luar negeri. Melalui forum Regional Diplomatic Meeting 2018 bertema "Memperkuat Strategi dan Efektifitas Kerja Sama Investasi dan Perdagangan Antara Daerah dan Luar Negeri" di Kuta, Bali, Jumat (7/12)-Sabtu (8/12).
Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, mengatakan acara Regional Diplomatic Meeting 2018 ini bertujuan agar terjalin hubungan selaras antara daerah dan luar negeri. "Namun tetap memberi pengaruh yang optimal dalam perspektif daerah. Tentu saja kerja sama yang menguntungkan dengan stakeholder dari luar negeri," ujar Muqowam di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (8/12).
Muqowam mengatakan ada tiga agenda yang hendak dicapai dalam forum kedua yang diselenggarakan oleh DPD tersebut. Pertama, terjalinnya komunikasi secara intensif antara daerah dan daerah di luar negeri.
Menurutnya, daerah juga bisa saling memperkenalkan diri dan bertukar informasi mengenai potensi masing-masing daerah. "Agar ini bisa memberi dampak positif bagi daerah," ujar Muqowam.
Kedua, lanjut Senator asal Jawa Tengah tersebut, DPD berharap forum dimanfaatkan untuk koordinasi antarsemua stakeholder terkait untuk kerja sama daerah dan luar negeri. Sebab, dalam forum tersebut hadir pula selain anggota DPD yakni, dari sejumlah kepala daerah, para duta besar, kementerian dalam negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bapennas.
Menurutnya, perlu kerja sama untuk membangun daerah dalam nilai NKRI. Ia juga menyadari betul, pola membangun dari bawah yakni mulai dari desa, kabupaten provinsi, hingga nasional.
"Ini menjadi salah satu mata rantai dalam membangun Indonesia, dan dengan demikian peran DPD menjadi sangat siginifikan di dalam hal ikut serta dalam membangun dan mengembangkan daerah," kata Muqowam.
Terakhir, Muqowam berharap ada pernyataan bersama antara peserta Regional Diplomatic Meeting 2018 untuk saling mendukung mengembangkan daerah dan luar negeri. Sebab, ia menilai pernyataan bersama tersebut merupakan rujukan awal bagi daerah maupun mitra luar negeri.
"Untuk memanfaatkan fungsi fasilitasi dan representasi untuk turut serta menyelesaikan hambatan regulasi maupun sosiokultural dan kerja sama daerah dan luar negeri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD," kata dia.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang turut hadir dalam forum tersebut mengatakan, DPD mendorong penguatan kerja sama antara daerah dan mitra luar negeri di bidang perdagangan maupun investasi. Menurutnya, selain memajukan daerah, kerja sama juga dapat memperluas kesejahteraan bagi masyarakat daerah.
"Jadi ini bagus dan makin memperluas kesejahteraan masyarakat daerah, diharapkan nanti sudah tidak ada persaingan antarprovinsi di Indonesia, tapi provinsi internasional," kata Soekarwo.
Terlebih, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( APPSI) itu menilai banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam kerja sama internasional. Menurutnya Jawa Timur juga telah memulai hal tersebut.,
"Kalau hari ini didorong kerja sama, kita harus melakukan business-to-business. Saya kira pola barunya ini," ujar Soekarwo.
