REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Komitmen membangun dan memperkuat daerah kembali ditunjukkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berada di Provinsi Bengkulu dalam rangkaian kunjungan kerjanya di hari kedua. LaNyalla yang didampingi Senator asal Bengkulu dan sejumlah Senator asal Pulau Sumatera menegaskan pentingnya melibatkan pengusaha setempat dalam mengisi pembangunan.
Demikian disampaikan LaNyalla di dua tempat berbeda di Bengkulu. Pertama saat mengunjungi kantor PT Pelindo II Cabang Bengkulu yang mengelola Pelabuhan Baai, dan saat dialog dengan para pengusaha yang tergabung di KADIN, IWAPI dan HIPMI serta sejumlah asosiasi, di meeting room hotel Mercure, Selasa (21/1) lalu.
Di hadapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mendampingi GM Pelindo II Cabang Bengkulu Silo Santoso, LaNyalla menyatakan DPD RI siap mendukung rencana pengembangan Pelabuhaan Baai menjadi modern integrated port, dengan syarat Pelindo mengutamakan keterlibatan para pengusaha setempat dan pengusaha swasta nasional.
“Saya dan para Senator, khususnya dari Bengkulu akan memasukkan agenda ini untuk bertemu pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mempercepat pengembangan pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Tapi saya minta Pelindo dan Pak Gubernur melibatkan secara aktif para pengusaha lokal dan swasta nasional,” tukas LaNyalla yang pagi itu didampingi Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin dan dua senator asal Bengkulu masing-masing Eni Khaerani dan Riri Damayanti. Serta Senator Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatera Barat), Ustadz Zuhri M. Syazali (Bangka Belitung), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau) dan Edwin Pratama Putra (Riau).
Sementara Sultan Najamuddin menekankan pentingnya ditemukan solusi permanen terkait pendangkalan alur masuk ke kolam pelabuhan Pulau Baai. “Sebelum melangkah jauh, masalah klasik pendangkalan di pelabuhan ini harus diatasi dengan komprehensif. Jangan hanya menjadi proyek pengerukan saja. Baru nanti kita bicara lebih jauh tentang konektivitas dengan jalan tol trans Sumatera dan jalur kereta api,” paparnya.
Sedangkan Senator asal Aceh Fachrul Razi memberi semangat kepada stakeholder di Bengkulu terkait keberadaan pelabuhan Pulau Baai tersebut. Dikatakan Fachrul, setelah jalur sutra yang digagas China selesai, maka kompetitor mereka yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi Amerika Serikat dan Australia, sangat mungkin menggunakan jalur Samudera Hindia sebagai jalur perdagangan lintas laut.
“Itu artinya posisi Bengkulu, apabila memiliki fasilitas modern integrated port, bukan tidak mungkin menjadi hub jalur laut negara-negara yang tergabung dalam TPP, khususnya Australia dan New Zealand. Karena itu saya diam-diam jatuh cinta dengan Bengkulu ini. Terutama kalau stakeholder di Bengkulu mampu menampilkan keunggulan kompetitifnya,” urainya.
Sebagai informasi, Pelindo II Cabang Bengkulu menyiapkan empat program strategis pengembangan pelabuhan Pulau Baai. Keempat program tersebut, yakni percepatan pembangunan terminal curah cair, pengembangan terminal curah kering, pembangunan instalasi karantina hewan (IKH), serta penataan dermaga nusantara dan terminal petikemas.
Sementara Gubernur Rohidin menyatakan siap untuk meminjamkan beberapa lahan tidur di wilayah penyangga pelabuhan Pulau Baai kepada investor yang tertarik untuk masuk. “Saya yakin akan banyak investor yang berminat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan oleh pemerintah pusat. Terlebih apabila pelabuhan ini sudah terhubung dengan tol trans Sumatera dan rel kereta api Bengkulu-Sumatera Selatan,” pungkas Gubernur.
Keluhan pengusaha
Di tempat terpisah, saat berdialog dengan sekitar 100 pengusaha asal Bengkulu yang tergabung dalam KADIN, IWAPI dan HIPMI Bengkulu, ketua DPD RI mencatat sejumlah keluhan yang disampaikan peserta dialog. Mulai dari jarangnya para pengusaha diajak komunikasi oleh pimpinan daerah, hingga masih adanya permintaan fee untuk mendapat pekerjaan dari pemerintah.
“Tolong pak Ketua DPD teruskan aspirasi kami, bahwa iklim berusaha di Bengkulu masih menyulitkan kami pak. Apalagi pembayaran pekerjaan di proyek pemerintah yang tertunda sehingga menyulitkan cashflow kami sebagai pengusaha pengadaan dan jasa. Dan kami tidak pernah dilibatkan secara aktif dalam menyusun agenda pembangunan ekonomi di Bengkulu,” tutur salah seorang peserta dialog.
LaNyalla pun menanggapi dengan menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Yang sudah seharusnya diikuti dan dijalankan oleh para kepala daerah. “Yang terbaru adalah Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia. Dimana Presiden Jokowi bertekad menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 73, menjadi peringkat 40 di dunia,” ungkapnya.
Ditambah juga dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian nomor 378 tahun 2019, tentang Satgas Bersama Pemerintah dan KADIN. Yang salah satu tugas utamanya adalah melakukan inventarisasi masalah di lapangan terkait dunia usaha. “Ini sudah kami tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara DPD RI dengan KADIN Indonesia saat Rapimnas di Bali akhir tahun lalu. Jadi semua keluhan pengusaha di daerah, selain bisa disampaikan ke DPD, juga bisa disampaikan ke KADIN Indonesia,” pungkasnya.
Sebelum bertemu para pengusaha, rombongan Ketua DPD RI sempat berkunjung ke kantor KPUD Provinsi Bengkulu. Kunjungan tersebut untuk mendengar paparan KPUD terkait persiapan pelaksanaan pemilukada September tahun 2020. Rombongan diterima langsung Ketua KPUD Provinsi Bengkulu Irwan Saputra beserta komisioner lainnya.
