REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/1) pagi. Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 40 menit itu, Ketua DPD menyampaikan semua temuan dan aspirasi dari daerah yang dikunjungi.
Seperti diketahui, Ketua DPD RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi sejak November tahun lalu hingga Januari ini. Beberapa daerah yang dikunjungi di antaranya, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jawa Timur. “Saya sampaikan semua aspirasi dan temuan masalah di daerah secara langsung kepada presiden. Agar menjadi perhatian eksekutif,” ungkap LaNyalla usai pertemuan.
Di Aceh misalnya, disampaikan adanya keinginan dari Pemerintah Aceh agar Dana Otsus yang akan berakhir dalam tujuh tahun ke depan dapat diperpanjang. Namun di satu sisi perlu dilakukan evaluasi atas implementasi dana tersebut. Mengingat Aceh masih tetap saja berkubang dengan angka kemiskinan yang tinggi.
“Di Lampung saya juga sampaikan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan kementerian ATR/BPN tentang luasan lahan pertanian di provinsi lumbung padi itu. Juga keinginan Lampung untuk memiliki sport center dan nasib tambak udang di Dipasena,” tukas LaNyalla.
Sedangkan terhadap hasil kunjungan ke Bangka Belitung, Ketua DPD RI itu menyampaikan temuan seputar dinamika dunia usaha terkait Timah. Termasuk zonasi wilayah yang perlu menjadi perhatian. “Masukan dari masyarakat pariwisata agar KEK di Bangka segera ditetapkan juga menjadi salah satu materi,” tandasnya.
Keinginan Pemprov Bengkulu untuk membuka konektivitas antar daerah, terutama akses tol trans Sumatera dan jalur kereta api dari Sumatera Selatan untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai tak luput dari laporan Ketua DPD kepada Presiden. Termasuk adanya beberapa keluhan dari kalangan dunia usaha di Bengkulu.
“Dari temuan dan aspirasi daerah di Jawa Timur, saya sampaikan kepada presiden, adanya praktek tidak sehat dalam dunia usaha, terkait dominasi pekerjaan jasa konstruksi oleh BUMN Karya. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi Kadin Jatim dalam musyawarah provinsi Desember kemarin. Selain saya laporkan juga aspirasi dari KONI Jatim tentang keberatan mereka terhadap pengurangan cabang olahraga di PON XX tahun ini,” urainya.
Secara umum, tambah LaNyalla, semua aspirasi dari daerah yang ia sampaikan bertujuan agar pola pembangunan Indonesia Sentris yang dicanangkan presiden benar-benar terlaksana di daerah. Termasuk inpres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha dapat benar-benar dirasakan oleh para pengusaha di daerah.
“Sebab wajah Indonesia harus dilihat dari wajah 34 provinsi. Itulah mengapa aspirasi dan temuan kunjungan saya ke setiap provinsi akan saya laporkan langsung kepada presiden. Insya Allah nanti secara periodik saya akan bertemu presiden untuk menyampaikan hasil temuan dan aspirasi daerah dalam kunjungan kerja ke 34 provinsi di Indonesia,” pungkasnya.
