REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Keberadaan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) telah lama menimbulkan kontroversi. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung agar Petral dibubarkan.
Anggota Komsi VII DPR Kurtubi mengatakan, Petral membuat perdagangan minyak di Indonesia menjadi rumit. “Kami telah lama usul Petral dibubarkan,” katanya dalam Dialetika Demokrasi di press room DPR, Senayan Jakarta pada Kamis (21/5).
Dalam dialog bertema Pembubaran Petral Benahi Sektor Migas itu ia mengatakan, saat ini tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia masih belum optimal dan efisien. Terutama pada sektor ekspor dan impor migas.
“Ekspor migas belum dikelola dengan baik,” ujar dia. Karena,menurut Kurtubi dalam melakukan ekspor migas terdapat pihak ketiga yang terlibat.
Pihak ketiga dipilih melalui lelang, saat penunjukan pihak ketiga tersebut menimbulkan peluang kecurangan. Hal ini lah yang dinilai membuat perdagangan minyak internasional menjadi tidak efisien dan optimal.
Untuk impor minyak, ia juga berharap agar dilaksanakan langsung oleh PT Pertamina (Persero). Kurtubi sangat tidak setuju jika terdapat pihak ketiga yang terlibat. “Pihal ketiga pasti ambil keuntungan. Hal itu membuat harga menjadi tinggi dan prosedurnya terlalu berbelit-belit,” ucapnya.
Menurutnya, meskipun Petral merupakan anak perusahaan Pertamina, namun hal itu tetap membuat impor dan ekspor menjadi tidak optimal dan efisien. “Harga pasti jadi lebih mahal, karena melalui perantara,” kata Kurtubi.
