Ketua DPR: Pesawat-Pesawat TNI Memang Perlu Diremajakan

Senin , 21 Mar 2016, 20:17 WIB
Sejumlah prajurit memasukan peti jenazah korban jatuhnya helikopter ke dalam pesawat Hercules di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, Senin (21/3).
Foto: Antara/Basri Marzuki
Sejumlah prajurit memasukan peti jenazah korban jatuhnya helikopter ke dalam pesawat Hercules di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah, Senin (21/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Helikopter milik TNI AD, jenis Bell 412 EP, dengan nomor HA 5171 mengalami kecelakaan dan jatuh di Desa Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Ahad (20/3) malam. 13 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Atas insiden ini, Ketua DPR, Ade Komaruddin, menyampaikan rasa belasungkawa terhadap seluruh jajaran TNI dan keluarga korban. Ade menyebut, insiden ini harus menjadi pelajaran berharga semua pihak, termasuk TNI dan pemerintah. Ketua DPR pun menyebut, insiden jatuhnya pesawat, termasuk helikopter, tidak boleh terulang lagi.

Ade pun menilai, pesawat-pesawat termasuk helikopter yang dimiliki TNI memang harus diremajakan. ''Ini semata bukan kesalahan TNI. Ini kesalahan kita bersama, pesawat-pesawat TNI itu memang harus diremajakan. Mereka memiliki pesawat-pesawat yang sudah tua,'' ujar Ade saat meninjau proses pembangunan Media Centre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

Selain adanya peremajaan, Ade menambahkan, bila perlu pemerintah dalam hal ini TNI dapat mendatangkan pesawat yang baru. Pun dengan aspek penting dari perawatan atau maintenance dari pesawat-pesawat tersebut.

''Maintenance itu perlu perhatian khusus, tidak bisa begitu beli baru, terus tidak kita maintain. Kalau tidak dimaintain, tentu akan bahaya juga,'' tuturnya.

Untuk itu, DPR melalui Komisi I, ujar Ade, akan segera memanggil pihak Mabes TNI guna menginventarisir pesawat-pesawat atau Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang sudah harus diganti. Selain itu, Ade juga menyebut, perlu ada koordinasi antara Panitia Anggaran DPR RI dengan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Koordinasi ini untuk membahas adanya kemungkinan  alokasi anggaran guna perawatan, dan bukan tidak mungkin pengadaan pesawat serta Alutsista TNI yang baru.

''Jadi kami akan undang nanti pada saat masa persidangan yang akan datang. Kesimpulan yang sekarang ini, musibah ini tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Berarti harus ada jalan keluar. Kita harus meminimalisir terjadinya musibah-musibah seperti itu,'' tutur Ade, yang juga politisi Partai Golkar tersebut.