Jumat 18 Mar 2016 18:02 WIB

Pemerintah Diminta Lebih Serius Perhatikan Wilayah Perbatasan

Red: Didi Purwadi
Tanda Perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Saparan, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (28/1).  (Republika/Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Tanda Perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Saparan, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (28/1). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Sukiman, menekankan agar pemerintah Joko Widodo (Jokowi) lebih serius memperhatikan kemajuan dan pembangunan di wilayah kawasan perbatasan.

"Selama ini pembangunan di kawasan perbatasan masih dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Dan, saya lihat kurang maksimal sehingga perlu ditangani lebih serius,'' kata Sukiman dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (18/3).

Sukiman yang juga anggota MKD DPR ini mengusulkan adanya lembaga setingkat menteri bahkan bila memungkikan kementerian khusus untuk pembangunan di kawasan perbatasan.

Sukiman beserta sekitar tiga puluh anggota DPR RI dari berbagai fraksi di DPR telah menandatangani usulan dan sudah disampaikan ke pimpinan DPR saat Sidang Paripurna kemarin (Kamis) tentang perlunya pembentukan Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Sukiman menambahkan di kawasan perbatasan itu memiliki potensi cukup besar sekaligus juga memiliki permasalahan yang sangat rumit. Masih banyak potensi yang dimiliki NKRI ini belum digarap secara maksimal oleh pemerintah.

"Kebijakan pembangunan nasional selama ini memang belum berpihak kepada daerah perbatasan, sehingga kawasan sangat tertinggal bila dibandingkan daerah lainnya," katanya.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

  • 1 kali
  • 2 kali
  • 3 kali
  • 4 kali
  • Lebih dari 5 kali
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement