REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting lancarnya pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan konflik antar warga sejatinya bersumber dari kesenjangan pembangunan, lalu dibumbui dengan perbedaan pandangan antar kelompok.
Untuk itu, kata dia perlu dilakukan komunikasi intensif dengan masyarakat. “Saya sangat mendorong kemitraan DPRD dengan jaringan-jaringan untuk perdamaian Papua Barat dan Papua dalam bentuk dialog-dialog konstruktif. Dialog-dialog konstruktif tersebut sangat diperlukan untuk segera mengikis kecurigaan antar warga dan kecurigaan antara daerah dan pusat,” ujar Akom, panggilan akrab orang nomor satu di DPR itu saat menghadiri rapat koordinasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Papua dan Papua Barat, awal pekan ini.
Politisi F-PG itu menambahkan, ADKASI Wilayah Papua dan Papua Barat, harus menggelorakan kembali semangat rekonsiliasi nasional yang tetap memprioritaskan keunikan Papua dan Papua Barat dan bingkai NKRI. “Sebagai asosiasi aspirasi daerah paling timur Indonesia, ADKASI Papua Barat dan Papua harus menjelma menjadi lebih dari sebuah entitas politik. ADKASI Papua Barat dan Papua harus muncul sebagai entitas sosial dan budaya yang menyuarakan keunikan daerah Papua Barat dan Papua dalam bingkai NKRI,” katanya.
Akom mencontohkan, di Papua masih digunakan buku 'Itu Api' sebagai pedoman belajar membaca ketimbang buku 'Ini Budi' di sekolah-sekolah dasar di Papua Barat dan Papua ini, karena dianggap lebih sesuai dengan logika bertutur orang asli Papua. “Keunikan sosial dan budaya semacam ini yang saya maksud harus sering disuarakan oleh teman-teman ADKASI Papua Barat dan Papua di tingkat nasional,” saran Akom.
Menurut politisi asal dapil Jawa Barat itu, ADKASI memiliki kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan karena memiliki 17 ribu anggota di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sumber daya ini, kata dia, akan menjadi kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, yang memperhatikan keunikan daerah untuk kelancaran pembangunan nasional.
