REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menginisiasi adanya perjanjian bilateral dengan Filipina terkait pengamanan jalur perairan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pembajakan kapal-kapal Indonesia yang melintas di sekitar perairan Filipina.
“DPR mendorong pemerintah untuk menginisiasi Perjanjian bilateral dengan Filipina, agar dapat melakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar keamanan di jalur tersebut terjamin,” tutur Ketua DPR RI, Ade
Komaruddin saat pidato penutupan masa sidang DPR, Jumat (29/4). Ade Komaruddin juga mengatakan, Indonesia sudah harus membuka kerja sama multilateral dengan negara-negara di ASEAN. Tujuannya sama, untuk bekerja sama mengamankan jalur perairan laut sebagai lintas perdagangan.
Dengan kerja sama bilateral dan multilateral ini, diharapkan situasi keamanan di perairan laut sekitar Indonesia dan negara tetangga dapat terjamin.
Menurut politikus Partai Golkar ini, pemerintah sudah harus mengambil langkah konkret untuk pembebasan warga negara Indonesia yang menjadi sandera di Filipina. “Pemerintah harus segera mengambil sikap konkret dalam upaya pembebasan sandera,” tegas dia.
Sebanyak 14 WNI disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Para militan meminta uang tebusan untuk pembebasan sandera. Pemerintah menolak memberikan tebusan.
Baca juga, Abu Sayyaf Penggal Sandera Asal Kanada.
