REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan secara tuntas bahaya vaksin palsu terhadap kesehatan anak-anak. Ia pun mendesak pemerintah dapat menjelaskan secara rinci kandungan vaksin palsu tersebut.
"Harus ada jawaban secara jelas efek samping vaksin palsu terhadap kesehatan anak-anak. Kemenkes, BPOM dan perwakilan dari dokter anak kami harapkan dapat menjelaskan kandungan vaksin palsu yang kemarin sudah diuji laboratorium," ujar Saleh, Kamis (14/7).
(Baca juga: Menkes Sebut Vaksin Palsu Banyak Digunakan RS Swasta)
Selanjutnya, Komisi IX juga menuntut penjelasan pemerintah terkait proses peredaran vaksin palsu. Kemenkes, BPOM dan Bareskrim Polri diharapkan dapat menjelaskan apakah 14 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang akan diinformasikan identitasnya menerima vaksin palsu secara sengaja atau tidak sengaja.
"Selanjutnya kami ingin mendapat penjelasan dari pemerintah tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut. Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut," tutur Saleh.
Terakhir, Komisi IX, mengingatkan kembali agar pemerintah dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan demikian, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Pada Kamis siang, DPT melakukan rapat koordonasi bersa Kemenkes, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bareskrim Mabes Polri dan PT Biofarma. Dalam rapat tersebut, pemerintah rencananya akan memaparkan informasi terkait informasi fasyankes penerima vaksin palsu.
