REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto meminta pemerintah (Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kepolisian) untuk mengusut tuntas kasus peredaran vaksin palsu khususnya di wilayah Jawa Barat.
"Persoalan vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kesehatan jutaan generasi penerus bangsa," kata Waras Wasisto, di Bandung, Jumat (15/7).
Menurut dia meski telah diketahui rumah sakit mana saja yang turut mengedarkan vaksin palsu, pengusutannya harus terus dilakukan untuk memastikan tidak adanya vaksin palsu yang beredar di masyarakat.
"Kami kira Kementerian Kesehatan tidak cukup hanya mengumumkan 14 rumah sakit. Tapi yang jauh lebih penting adalah harus mengusutnya hingga tuntas," kata Waras.
Ia mengatakan peredaran vaksin palsu di 14 rumah sakit yang diumumkan oleh Menkes Nila F Meoleok tersebut merupakan salah satu bukti lemahnya sistem pengamanan dan pengelolaan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang melibatkan oknum internal rumah sakit.
"Kami juga menduga ini ada semacam jaringan vaksin palsu yang melibatkan pihak di internal rumah sakit karena peredaran vaksin palsu ini sudah berlangsung sangat lama yakni sekitar 13 tahun," kata dia.
"Jadi bagaimana mungkin vaksin palsu ini bisa dipasok selama 13 tahun tanpa ketahuan. Saya menduga vaksin ini sudah beredar luas, bukan hanya di Bekasi," lanjut Waras.
Oleh karena itu, dirinya meminta pengusutan inipun dilakukan terhadap internal rumah sakit dan oknum-oknum yang dicurigai harus diminta keterangan untuk membongkar sindikat yang mengancam kesehatan jutaan anak ini.
"Kami mendesak agar Kementerian Kesehatan dan Kepolisian juga mengusut keterlibatan oknum-oknum rumah sakit yang selama ini bekerjasama dengan para pembuat dan pengedar vaksin palsu. Kami siap bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan investigasi peredaran vaksin palsu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika