REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat kini sudah sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Kini, masyarakat Papua dan Papua Barat bisa menikmati harga BBM yang murah setelah diresmikannya kebijakan BBM Satu Harga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua, Selasa (18/10).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi. Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa.
"Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Pertamina. Ada kegagalan pemerintah dalam mengendalikan Pertamina. Dan Pertamina juga gagal mendistribusikan BBM secara merata," kata dia, melalui siaran pers.
Jokowi: Kebijakan BBM Satu Harga Diterapkan Bertahap
Namun, politis Partai Gerindra ini menuturkan, dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman. Di kota-kota besar di Papua, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa. Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatra. Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat. Dan sudah ada 141 pelabuhan di Indonesia yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM.
"Menteri ESDM yang baru merupakan mantan Menteri Perhubungan, mestinya sudah mengerti,” kata Bambang.
Menurut dia, Pertamina yang memonopoli perdagangan BBM belum bekerja dengan baik, karena BBM belum sampai ke pelosok pedalaman. Dia mencontohkan, Kota Ambon misalnya, harga BBM tidak saja mahal, tapi juga langka. Kapal-kapal Pertamina untuk mengangkut BBM juga masih minim. Hal ini yang perlu terus dikaji, di mana sumber masalah distribusi.
Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil. Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengngkut logistik belum banyak. Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman. Di Australia dan Cina, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.
Diakui Bambang, bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik. BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik. Semua komentar Bambang ini menyusul program pemerintah yang ingin menyatukan harga BBM di seluruh Indonesia. Harga BBM di kota dan pedalaman kelak bisa seirama.
Seperti diketahui, selama ini harga BBM dipedalaman Papua dan Papua Barat bisa mencapai Rp 60-100 ribu per liter. Dan kelak masyarakat pedalaman bisa menikmati harganya seperti di Jawa, yaitu premium Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter. Presiden sudah menunjuk Menteri BUMN dan Pertamina untuk menyukseskan program satu harga BBM di Papua tersebut. Bahkan, di Bandara Nop Goliat Dekai, Kab.Yahukimo, Papua, sudah tersedia pesawat Air Tractor milik Pertamina yang siap mendistribusikan BBM ke pedalaman Papua.
