REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk diperbaiki dari beragam aspek. Yakni mulai dari sisi teknis, manajemen, hingga regulasi penyalurannya.
"Kami di komisi IV selalu berusaha melakukan pengawasan optimal pada pelaksanaan program pupuk subsidi ini," kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/12).
Menurut Akmal, saat ini dinilai masih banyak terjadi persoalan antara lain terkait masalah ketepatan waktu, jumlah, mutu, harga hingga lokasi penyaluran pupuk bersubsidi. Apalagi, politikus PKS itu mengingatkan besarnya alokasi anggaran terkait hal tersebut yang mencapai hingga sekitar Rp30 triliun pada tahun 2016.
"Panja dibentuk untuk memperkuat pengawasan sehingga pemerintah bekerja secara serius memenuhi prinsip tepat sasaran pada penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.
Akmal selalu meminta Kementan untuk terus memperbaiki data petani yang menerima pupuk bersubsidi. Untuk itu, ujar dia, efektifitas dan efisiensi program ini bermula dari data yang selalu terbarui.
"Ketika data bermasalah, maka ibarat efek domino, maka seluruh kinerja program pupuk bersubsidi dari awal hingga akhir akan bermasalah. Begitu sebaliknya, ketika baik data, maka kemungkinan keberhasilan dan efektivitas kinerja kementerian dalam program pupuk bersubsidi ini akan baik," jelasya. Selain itu, Akmal meminta aparat penegak hukum agar meningkatan pengawasan di lapangan untuk dapat menindak tegas pada pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi.
