REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketidakjelasan masalah batas wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai akan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pilkada di provinsi tersebut. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf saat tinjauan langsung ke lapangan di Lombak Barat, NTB, Senin (27/2).
"Ketidakjelasan itu dimulai sejak adanya pemekaran wilayah, yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan," ucap dia.
Muzzammil mengatakan, ketegasan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap Pilkada. Sebab, kata dia, ada kasus dimana orang yang bisa memilih dua kali dalam Pilkada yang berbeda."Hal itu terkait dengan masalah batas wilayah yang tidak jelas hingga menjadi sebuah konflik panjang," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II juga ikut meninjau dana desa. Terkait persoalan dana desa, Muzzammil menyampaikan bahwa masih ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa, yakni dalam bentuk administrasi serta kemampuan desa mengelolanya.
"Namun salah satu desa yang kita kunjungi, yakni Desa Sesela, itu cukup baik pengelolaannya. Pendamping desanya ikut hadir dan dana desa yang diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
Desa Sesela mengelola aliran dana desanya untuk membuat jembatan, gedung yang bisa disewakan untuk pendapan desa, dan peran aktif pemuda dalam membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Menurutnya, Desa Sesela dapat menjadi contoh yang bagus. Jangan sampai dana desa yang turun itu hanya menjadi suatu bancakan saja dan tidak produktif.
