DPR Ingatkan Jangan Ada Diskriminasi Hukum

Selasa , 14 Mar 2017, 14:53 WIB
Hukum dan Keadilan (ilustrasi)
Foto: RESPONSIBLECHOICE
Hukum dan Keadilan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i mengapresiasi kinerja Kapolda Bali terhadap paparan kinerjanya. Terutama, dalam menjaga keamanan rombongan Raja Salman yang sedang berlibur di Bali, bahkan mereka menambah kunjungannya 3 hari sampai tanggal 12 Maret.

"Saya mengapresiasi Polda Bali bisa menjaga beranda Indonesia di mata internasional, apa yang sudah baik dilakukan Kapolda dilanjutkan, ujar dia, usai rapat dengan Kapolda dan Kepala BNNP di Bali, Jumat (10/3).

Namun, ia berpesan agar polisi tidak diskriminatif dalam penegakkan hukum. Dia mencontohkan ada kasus penegakan hukum terhadap perambah lahan hutan mangrove dan juga taman hutan raya di kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

 "Kita menerima pengaduan dari masyarakat, ada 42 perambah hutan di Bali yang telah melanggar hukum, lalu ada 22 tanah hutan raya yang sudah tersertifikasi, padahal harusnya tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan penegakan hukum, hanya ada penindakan terhadap bangunan yang merambah di wilayah kelurahan Benoa, kenapa dari 64 kasus hanya satu yang ditegakkan," kata dia.

Di tempat yang sama, Kapolda Bali, Petrus R Golose mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengamanan ketat untuk mengamankan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis Al Saud. Pihaknya bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan yang lain, serta melaksanakan operasi Waskita bersama dengan TNI, BIN dan pemangku kepentingan lainnya. Hampir 3-4 ribu personel disiagakan dan turunkan ke lapangan untuk pengamanan ini.