DPR Dukung Petani Sulbar Lakukan Pembibitan Kakao

Selasa , 01 Aug 2017, 13:32 WIB
Petani mengupas bibiji kakao sebagai proses untuk dibuat coklat di perkebunan Gambiran, Bunder, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu (1/10).
Foto: Republika/ Musiron
Petani mengupas bibiji kakao sebagai proses untuk dibuat coklat di perkebunan Gambiran, Bunder, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu (1/10).

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (31/7). Dalam kunjungan tersebut, mereka meninjau lokasi penanaman Kakao yang menjadi salah satu potensi bagi wilayah hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan itu.

Kehadiran jajaran Komisi IV DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono. Hadir pula anggota komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ibnu Munzir, dan anggota lain dari fraksi PAN, Nasdem, PKS, dan PDI-P.

Jajaran komisi IV ini didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan beberapa jajaran SKPD Pemkab Mamuju serta Pemprov Sulawesi Barat. Pada Senin (31/7) ini, mereka mendatangi para petani di lahan perkebunan kakao di Batuampa, Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Agenda tersebut banyak mendengarkan keluhan dari para petani Kakao di sana. Salah seorang petani Kakao, Sadiq, mengeluhkan bibit kakao yang didatangkan dari luar Sulawesi Barat. Menurut dia, semestinya bibit yang diberikan pemerintah berasal dari daerah Sulbar sendiri.

Sadiq melanjutkan hal itu perlu dilakukan agar petani kakao bisa semakin sejahtera dengan memperoleh nilai lebih dari hasil pembibitan yang dilakukan petani. "Jadi pembibitannya kita saja," kata dia menyampaikan harapan kepada jajaran pejabat di hadapannya,

Anggota komisi IV DPR Fraksi Partai Golka Ibnu Munzir dalam kesempatan itu mengakui bibit kakao saat ini memang banyak didatangkan dari Sulawesi Selatan maupun wilayah Jawa. Menurut dia, petani kakao Sulbar tetap boleh melakukan pembibitan untuk dijual kembali asalkan sudah bersertifikat.

"Kita tahu bibit ini banyak diambil dari Sulsel dan Jawa. Tapi kalau ada bibit yang bersertifikat di sini kenapa pakai dari luar. Bibitnya harus bersertifikat, harus bagus. Kalau belum bersertifikat pemerintah siap bantu," kata dia.