REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi perkebunan kakao yang besar. Luasnya lahan kakao di Sulbar, yakni sekitar 150 ribu hektare, harus lebih dikembangkan untuk menyumbang pendapatan untuk pemerintah provinsi.
Bambang memaparkan, dari total 150 ribu hektare lahan kakao di Sulbar, ada 100 ribu lahan kebun kakao yang tergolong produktif. "Besar (potensi) kakao di sini (Sulbar), apalagi NTP (nilai tukar petani) di Sulbar ini jauh di atas rata-rata nasional," kata dia saat mendampingi kunjungan kerja reses anggota komisi IV DPR di kantor Pemerintahan Provinsi Sulbar, Mamuju, Sulbar, Senin (31/7).
Supaya Pemprov Sulbar bisa fokus mengembangkan sektor perkebunan, Bambang telah menyarankan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk memisahkan perkebunan menjadi dinas yang berdiri sendiri. Atau, bidang perkebunan itu bergabung dengan bidang holtikultura dan peternakan menjadi dinas tersendiri.
"Sayangnya dinas perkebunan di sini gabung dengan dinas pertanian, kalau dulu dinas perkebunannya berdiri sendiri, makanya saya sarankan ke Pak Gubernur tadi, kalau bisa dinas perkebunan gabung ke holtikultura atau peternakan," ujar dia.
Bambang juga mengakui memang ada peningkatan produktifitas kakao di Sulbar sebesar 26 persen melalui program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao. Peningkatan tersebut, kata dia, belum mampu mengimbangi 70 persen produksi kakao nasional yang turun.
"Karena sudah tua sehingga harus ada upaya konkret untuk memperbaiki kakao nasional kita supaya naik. Jadi bukan karena program Gernasnya gagal. Tapi karena masih terlalu sedikit (peningkatannya dibanding penurunan)," kata dia.
Tak hanya kakao, Sulbar juga memiliki potensi perkebunan yang lain seperti kelapa sawit. Jenis tanaman ini banyak tumbuh di wilayah hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan 13 tahun lalu itu. Sebagian besar petani sawit di Sulbar, mengirimkan hasil panennya kepada para pembeli dari luar daerah.
Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (31/7). Dalam kunjungan tersebut, mereka meninjau lokasi penanaman Kakao yang menjadi salah satu potensi bagi wilayah hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan itu.
Kehadiran jajaran Komisi IV DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono. Hadir pula anggota komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ibnu Munzir, dan anggota lainnya dari fraksi PAN, Nasdem, PKS, dan PDI-P.
Jajaran komisi IV ini didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan beberapa jajaran SKPD Pemkab Mamuju serta Pemprov Sulawesi Barat. Pada Senin (31/7) ini, mereka mendatangi para petani di lahan perkebunan kakao di Batuampa, Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
