REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur melalui perjuangan yang panjang, transisi demokrasi Indonesia dapat dilalui dengan baik. Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan yang lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial.
"Dua puluh tahun lalu, di area gedung DPR ini para mahasiswa dan berbagai elemen bangsa menorehkan sejarah membawa negara kita ke arah demokrasi. Berbagai agenda reformasi akan terus dijalankan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada demokrasi prosedural, tetapi harus berikhtiar memberi makna pada substansi demokrasi," ujar Bamsoet saat membuka rangkaian acara Peringatan 20 Tahun Reformasi di Loby Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (7/5).
Acara Peringatan 20 Tahun Reformasi dilakukan atas kerja sama DPR RI dengan majalah Tempo. Mengambil tema "Kembali ke Rumah Rakyat", akan ada serangkaian kegiatan dari 7-21 Mei 2018, antara lain Diskusi Publik Kiprah Aktivis '98 sebagai Anggota DPR, Pameran Foto Reformasi, Diskusi Publik Anak Muda di Era Reformasi, Panggung Puisi dan Musik, dan Peringatan Malam Refleksi 20 Tahun Reformasi.
Bamsoet mengajak para elite politik dan tokoh publik bisa menumbuhkembangkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Apa yang dilakukan masyarakat, tak terlepas dari pengaruh para elite yang menjadi panutan.
"Demokrasi membuka peluang kepada siapa pun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bersaing secara sehat. Kita harus siap meraih kemenangan dan siap pula menerima kekalahan. Jika tidak, demokrasi kita akan rusak dan perpecahan antaranak bangsa sangat mungkin terjadi," ujar Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini menyadari, 20 tahun perjalanan reformasi bukan waktu yang singkat. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam menegakan demokrasi. Proses check and balances terus berlangsung dengan baik guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
"Jika 20 tahun lalu para mahasiswa menyerukan reformasi di Gedung DPR RI, maka sekarang mari kita kembali ke rumah rakyat ini untuk menggaungkan kembali berbagai agenda reformasi yang belum terwujud. Satu diantaranya dalam pemberantasan korupsi. Saya serukan, mari berjihad melawan korupsi," ujar Bamsoet.
Seruan jihad terhadap korupsi bukan tanpa alasan. Mantan ketua komisi III DPR RI ini melihat, selama 20h tahun perjalanan reformasi, belum terlihat tanda-tanda kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah. Menurut Transparancy International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan nilai 37.
"Selaku pimpinan dan kolega, saya mengajak anggota dewan bersungguh-sunguh menjauhkan diri dari praktik korupsi. Tugas DPR bukan membuat undang-undang yang memperlemah, melainkan melahirkan undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi," ujar Bamsoet.
