REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Para Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 sepakat untuk membuat semacam kontrak kerja sebagai bentuk komitmen dalam berkihdmat di persyarikatan. Seperti diungkapkan Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Rosyad Saleh, kontrak kerja itu nantinya mengikat seluruh ketua PP yang berjumlah 13 orang.

Berbicara di depan peserta Sidang Pleno Muktamar ke 46 Muhammadiyah, di gedung Sportorium kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (8/7), Rosyad mengatakan perlunya kontrak kerja ini, mengemuka saat berlangsung rapat tertutup anggota PP untuk memilih ketua umum di gedung Rektorat UMY.

''Masing-masing kita saling memberikan tausiyah, evaluasi serta pandangan terhadap perjalanan Muhammadiyah ke depan. Kita sepakat agar hal itu dituangkan dalam komitmen tertulis,'' tegasnya lagi.

Selain berlaku untuk jajaran pimpinan pusat, sambung Rosyad, kontrak kerja itu bisa pula diikuti oleh para pengurus lainnya, baik di tingkat cabang, wilayah hingga ranting. Diharapkan, melalui kontrak kerja tadi, segenap jajaran pengurus semakin mencurahkan perhatiannya bagi perkembangan organisasi.

Ketua PP terpilih Yunahar Ilyas mengaitkan kontrak kerja itu dengan kemungkinan-kemungkinan politis yang dapat terjadi. Menurutnya, ke depan persyarikatan harus mampu menjaga netralitasnya.

Dia tidak menampik seandainya ada anggota Muhammadiyah yang tertarik masuk ke ranah politik, semisal ikut dalam pemilihan kepala daerah. Muhammadiyah tidak akan menghalangi, karena hal itu bagian dari hak seseorang.

''Namun bila seperti itu, dia langsung dinyatakan berhenti dari Muhammadiyah. Jangan sampai ada yang satu kakinya di Muhammadiyah, dan satu kaki lainnya di politik. Kedua kakinya harus di Muhammadiyah atau di politik,'' jelas Yunahar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika