REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Ledia Hanifa mendorong, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengintensifkan sinergi dan komunikasi lintas instansi dalam penyelenggaraan JPH.

"Saat ini Kementerian Pariwisata telah mengembangkan wisata halal. Untuk itu, BPJPH perlu berkoordinasi dan menyinergikan penyelenggaraan program dengan Kementerian Pariwisata," ujar Ledia saat berdiskusi di kantor BPJPH di Pondok Gede, Jakarta Timur, belum lama ini.

Ledia memberi contoh tentang perkembangan wisata halal di Bandung. Menurutnya,  wisata tersebut berkembang pesat produk halal sebagai dasar utama. "Dalam hal ini (pengembangan wisata halal), BPJPH mempunyai peran yang strategis," tegas Ledia.

"Sosialisasi UU JPH juga harus dilakukan secara terstruktur dan menggunakan strategi yang tepat," ujar Ledia.

Menurut Ledia, sosialisasi JPH tidak hanya dilakukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas. Media sosialisasi juga harus beragam, termasuk penggunaan media sosial yang saat ini menjadi sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat.  Apalagi, halal telah menjadi tren gaya hidup di mana-mana.

"Bagi kita, amanah UU JPH ini adalah bagian dari keimanan, dan ibadah kita kepada Allah SWT," ujar Ledia.

Kepala BPJPH, Sukoso menyampaikan, bahwa saat ini BPJPH sebagai badan baru sedang dalam penyiapan  sistem dan perangkat pendukung lainnya. "Di antaranya penyiapan sistem dan regulasi turunan lainnya," papar Sukoso. Selain itu, BPJPH saat ini bersama dengan LPPOM MUI sedang menyusun Kurikulum Auditor Halal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika