DARWIN -- Seorang pejabat di Wilayah Utara Australia menyerukan agar pemerintah pusat menghentikan ketergantungan kaum bumiputra Aborigin terhadap bantuan kesejahteraan gratis yang mereka terima selama ini.

Koordinator Umum Layanan Daerah Terpencil di Wilayah Utara Australia, Bob Beadman, menyampaikan ini, Kamis (14/11) lalu di Darwin.

Minggu ini genap 55 tahun sejak Beadman bekerja untuk pemerintah dan 40 tahun sejak ia mulai bekerja dalam bidang penanganan masalah Aborigin. Menurut dia, ketergantungan kaum bumiputra Australia terhadap bantuan kesejahteraan pemerintah adalah tantangan besar. “Saya rasa beberapa kebijakan dimaknai kaum Aborigin sebagai kebijakan yang mengingkan mereka duduk diam saja dan tidak bekerja,”ucap Beadman.

Akibatnya, para anak-anak kaum Aborigin tidak melihat orang tua mereka sebagai panutan. “Mereka tidak melihat ada manfaat dari pergi ke sekolah, kemudian siklus ini terulang kembali. Jaring pengaman kesejahteraan tanpa adanya kewajiban satu sama lain, itulah yang jadi masalah,” lanjutnya.

Menurut Beadman, seharusnya isu pengetatan dana bantuan kesejahteraan menjadi isu kebijakan penting. “Dalam minggu sebelum pemilu, saya mendengar Senator Scullion, yang sekarang menjabat Menteri Urusan Kaum Aborigin, berbicara tentang untuk apa membayar uang saku pencarian kerja untuk seseorang, sementara orang tersebut toh tidak sedang mencari kerja,” ucapnya. “Moga-moga, mereka ingin bisa menangani isu seperti ini.”

Beadman mengatakan bahwa pemerintah wilayah harus melobi pemerintah persemakmuran untuk mengubah kebijakan dana kesejahteraan. “Saya rasa kita gagal dalam memasukkan orang ke lapangan kerja, memasukkan anak-anak ke sekolah, dan pencapaian bidang pendidikan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika