REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr pada Senin (25/11/2024), memecah kebisuannya dan menanggapi "ancaman pembunuhan" dari Wakil Presiden Filipina Sara Duterte-Carpio. Marcos menyatakan, masalah tersebut menjadi tidak proporsional karena penolakan Sara untuk menjawab pertanyaan yang sah tentang dugaan penyalahgunaan dana oleh kantor wakil presiden.
Dalam sebuah pesan video, Marcos menyatakan, masalah tersebut tidak akan berkembang menjadi drama seperti ini, jika saja Sara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota parlemen tersebut. "Kebenaran tidak boleh diungkapkan secara sembrono," katanya mengacu pada perang narkoba yang kontroversial yang dilakukan oleh mantan presiden dan ayah wakil presiden, Rodrido Duterte.
"Pembicaraan ini akan berakhir jika saja sumpah untuk mengatakan kebenaran sebagai pelayan publik dipenuhi, dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, malah dialihkan ke omongan murahan," kata Bongbong Marcos, sapaan akranya.
Marcos juga mengatakan, umpatan dan ancaman secara jelas terhadap nyawa yang dilakukan oleh Sara jelas mengkhawatirkan. Dia mengatakan, pernyataan tersebut tidak memiliki tempat di negara demokrasi seperti Filipina dan dia tidak akan menerima begitu saja.
"Jika merencanakan pembunuhan Presiden semudah itu, bagaimana dengan warga negara biasa kita?" kata Marcos. "Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya. Sebagai negara demokrasi, kita perlu menegakkan supremasi hukum," tambahnya.
Pernyataan itu menandai pertama kalinya Presiden Marcos menanggapi kritik yang disampaikan Duterte ke publik. Dia menanggapi pernyataan daring kontroversial Sara pada akhir pekan kemarin, yang mengancam akan membunuh Duterte, Ibu Neara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez, jika rencana yang diduga ditujukan kepada berhasil.
Sara mengeluarkan ancaman tersebut saat dia berada di DPR bersama kepala stafnya, pengacara Zuleika Lopez, yang ditahan karena tidak menanggapi pertanyaan mengenai penyalahgunaan dana di kantor wapres selama penyelidikan legislatif. Menurut Marcos, semua pejabat pemerintah diamanatkan untuk melindungi Konstitusi dan tunduk pada transparansi dan akuntabilitas.
"Jadi tidak benar untuk menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran," kata Marcos.
Dia pun berharap agar peristiwa tersebut berakhir dengan cara yang damai dan dengan kebenaran. Meskipun dia fokus pada pemerintahan, kata Marcos, penegakan hukum tidak boleh dikompromikan.
"Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negara ke dalam lumpur politik," ucap Marcos.
"Mari kita hormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Mari kita ingat amanat yang dipercayakan kepada kita oleh jutaan orang Filipina," tambahnya. Pernyataan Sara memicu kecaman besar-besaran dan mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan bergerak untuk memastikan keselamatan Marcos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika