REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ganjar Pranowo kembali memimpin Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan. Pada pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9), Ganjar mengaku mendapatkan beberapa titipan khusus dari Presiden RI Joko Widodo.
“Pak Jokowi pesan kepada kami, misalnya, soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kami juga diminta untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata dia, Rabu (5/9).
Terkait hal ini, Ganjar pun mengaku penerapan konsep perekonomian kerakyatan tersebut bakal dia jalankan berbasin ekonomi lokal. Bukan sekadar pelaku, tetapi tetap mengedepankan kearifan lokal.
Menurutnya, ada tiga hal yang sudah dilakukannya selama periode pertama memimpin Jawa Tengah. Pertama, yakni para pelaku ekonomi kerakyatan tersebut harus dipastikan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan.
Kedua, para pelaku ekonomi kerakyatan juga membutuhkan akses permodalan. Terakhir, mereka membutuhkan pedampingan.
Pada periode kedua, Ganjar akan memperluas fungsi pendampingan. Ia menerangkan, penerapan perekonomian kerakyatan berbasis kearifan lokal tersebut bakal dipadukan dengan perkembangan teknologi.
Hal ini penting agar produk dari Jawa Tengah mampu melakukan akselerasi yang kuat di pasar. Ia menambahkan pendampingan yang penting dilakukan terkait dengan pengawasan kualitas (quality control/qc) agar produk Jawa Tengah dapat masuk pada standard pasar yang sesuai kemauan publik.
“Jadi inilah strategi perekonomian kerakyatan yang akan kita buat di Jawa Tengah nanti,” kata dia.
Ganjar juga meminta agar pelaku ekonomi di Jawa Tengah mampu menyesuaikan kemampuan diri dan kualitas produk dengan kebutuhan zaman. “Pemerintah membantu pemasaran dan itu tidak cukup dengan cara konvensional. Namun harus menggunakan teknologi informasi yang bagus untuk memperkenalkan produk- produk Jawa Tengah tersebut,” katanya.
Selain persoalan perekonomian kerakyatan, Ganjar dan Gus Yasin juga diwanti-wanti soal investasi. Sebab, menurut Ganjar, negara tidak mungkin sendirian mengatasi hal itu.
Ganjar menjelaskan Jokowi juga berpesan mengenai perizinan murah, mudah, dan cepat di Jawa Tengah. Di sisi lain, ia mengatakan, Jokowi juga mengingatkan integritas tidak boleh hilang.
“Kami ingin bangun integritas governance, sudah kami usulkan apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran pelaksanaan monitoring evaluasi. Ini yang akan kami ciptakan,” kata dia.
