REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Wisnu Sakti Buana, mengatakan bahwa Surabaya merupakan Kota Metropolis. Namun sayangnya, Surabaya masih dihadapkan pada permasalahan terkait KDRT, memperkerjakan anak di bawah umur, anak-anak putus sekolah, hingga masalah perdagangan manusia.

“Ini tidak bisa kita biarkan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga, kami  merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang benar tentang HAM sehingga warga di Kota Surabaya memiliki persepsi yang sama,” katanya, Selasa (11/3).

Sejauh ini, kata Wisnu, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut. Diantaranya di bidang pendidikan dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak kurang mampu, membebaskan biaya kesehatan serta pengadaan penampungan anak-anak terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

Lebih lanjut, ia mengatakan Pemkot Surabaya juga mengajak warga untuk ikut berperan serta dalam membatasi peluang terjadinya masalah-masalah yang berlawanan dengan HAM tersebut.

“Dengan sosialisasi ini, warga bisa mengambil peran jika ada pelanggaran HAM. Minimal mereka bisa melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar masalah HAM bisa teratasi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika