REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Joko Widodo mengajak warga Muhammadiyah untuk ikut mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Indonesia.
"Semoga dari sini hadir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Tanah Air kita," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (24/2).
Presiden mengatakan tema yang diusung Muhammadiyah yaitu "Indonesia Berkemajuan" merupakan kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Misi tersebut dapat terwujud melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya.
"Saya percaya kalau misi Indonesia berkemajuan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang harus kita jaga terus. Dan kalau komitmen ini kita jaga terus, kalau kita bersama-sama bergotong royong, kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang beradab, maju, berdaulat, dan berkeadilan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengaku bahwa keadilan sosial di Indonesia masih harus terus diupayakan karena masih ada perbedaan harga bahan bakar minyak antara Pulau Jawa dan Papua. "Bagaimana bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada yang harganya di Jawa Rp70 ribu sedangkan di Papua harganya mencapai Rp2,5 juta rupiah per sak semen. Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu tapi Insya Allah nanti harganya akan sama," Presiden menegaskan.
Pemerintah pun punya tiga sektor penting yang menjadi fokus kebijakan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
"Pada tahapan awal kita akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu pertama di reforma agraria dan redistribusi aset, kedua di bidang akses keuangan dan permodalan dan ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM," kata Presiden.
Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah sedang mengupayakan agar rakyat dapat memiliki bidang tanah yang diakui oleh negara sehingga petani dan masyarakat adat dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi rasio kesenjangan. "Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektar lahan. Ini yang akan nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi. Hampir di semua negara kaya memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," tambah Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika