REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Raisa Rifat *)
“Orang tua saya nggak ada kerja. Dulu tanam padi, sekarang sudah nggak bisa, karena nggak bisa bakar lagi,” keluh seorang ibu, menghenyakkan saya yang berkunjung ke rumahnya saat magang di Katingan, Kalimantan Tengah.
Menyusul kebakaran hutan besar pada 2015 yang melahap lahan sebesar 32 kali wilayah Jakarta, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi presiden untuk melarang pembakaran hutan. Efek samping dari kebijakan ini adalah hilangnya pekerjaan para petani yang biasa membuka lahan dengan membakar.
Efek samping ini tak berarti kebijakan ini perlu ditarik. Akibat kebakaran sudah jelas: hilangnya hutan dan lahan gambut adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca Indonesia. Terutama di Kalimantan, pulau yang kaya tanah gambut yang penuh karbon dan keragaman hayati--yang amat penting untuk menjaga keseimbangan alam--ini adalah masalah yang global.
Lagipula, bertani tanpa membakar, selain lebih ramah lingkungan, justru bisa lebih produktif. “Ya, abu bakaran itu bisa jadi pupuk. Tapi kalau air pasang, abu terbawa, ya nggak ada lagi pupuknya,” ujar Nasir, pendamping kegiatan magang saya yang juga bertani. “Sedangkan, kalau (rumput ditebas dan) dibiarkan, bisa bikin subur terus.”
Pak Udin, petani di Katingan yang saya kunjungi, berusaha tak membuka lahan baru seperti petani-petani lain, namun menutupi tanah yang sedang tidak ditanami dengan potongan rumput--tanpa dibakar. Kemudian, setelah lahan yang dipakai tani telah dipanen, ia memindahkan rumput itu ke lahan yang baru panen, lalu bertani di tanah yang sebelumnya ditutup tebasan rumput. Dengan metode ini, ia telah merasakan produktivitas lahannya tanpa membuka lahan baru yang disebut lebih subur. Rumput penutup ini berfungsi sebagai mulsa yang melembabkan tanah dan menahan pertumbuhan rumput liar.
Masalah petani Kalimantan tak berhenti pada dilarangnya metode bakar yang cukup banyak digunakan. Penggunaan pupuk kimia dan racun hama juga merusak kesuburan tanah gambut mereka yang unik dalam jangka panjang. “Ya hasilnya bagus, sekali dua kali, setelah itu keras tanahnya,” ujar Pak Yaimin, petani lain yang saya kunjungi.
Sayangnya, pendekatan pemerintah untuk menyejahterakan petani adalah dengan membantu mereka bertani dengan bahan-bahan kimia yang tidak memastikan keberlanjutan tanah. Pak Yaimin, misalnya, beberapa kali mendapat bantuan pupuk kimia dari pemerintah, meskipun tak ia pakai karena kini ia berusaha menjadi petani organik.
“Untuk itu ya memang harus sabar, tapi kalau nggak dicoba, gimana tahu?” ujar Pak Udin. Bertani organik, terutama setelah terbiasa memakai bahan kimia, memang lebih rumit.
Tapi, ia merasakan sendiri manfaatnya: “Saya pernah dapat bibit jagung ternak dari dinas, saya tanam organik, rasanya lebih manis dari jagung manis yang pakai kimia.” Selain itu, Pak Yaimin yang telah melewati usia 60 tahun merasa lebih sehat setelah mulai mengkonsumsi sayuran organik, setelah sebelumnya mengeluh sakit asam urat.
Masalah ini jelas bukan tanpa solusi, namun tak semua petani tahu. Masih banyak petani di daerah ini yang belum paham cara menanam tanpa membakar, apalagi dengan memastikan keberlanjutan tanah tanpa kimia sintetis. Untuk inilah, bagian pemberdayaan masyarakat PT Rimba Makmur Utama, sebuah perusahaan restorasi ekosistem, mengadakan wadah berbagi ilmu dan bersinergi bagi para petani di Lokakarya Sekolah Tani Agroekologi, dimana Pak Udin dan Pak Yaimin mengambil bagian.
Hasilnya telah menggembirakan: selain kedua petani di atas, 18 petani lainnya telah berkomitmen untuk bertani tanpa bakar dan tanpa bahan kimia sintetis. Di luar perkumpulan ini, Pak Udin telah mengundang beberapa siswa SMK jurusan pertanian untuk “bermain” di lahannya, sekaligus belajar cara bertani sepertinya. Orang-orang di sekitarnya pun mulai tertarik dengan metodenya karena kualitas produknya yang lebih baik dari petani-petani lain.
Apalah arti petani terdidik di depan pasar yang belum paham--para petani ini kerap harus menjual sayuran organiknya dengan harga yang sama dengan sayuran non-organik. Bahkan, sebagian produk petani ini kalah bersaing dengan sayuran non-organik yang datang dari luar desanya. Setelah perjuangan mereka untuk bertani dengan lebih peduli lingkungan, masih ada tantangan: pasar.
Untuk menghadapi tantangan ini, para petani ini membentuk tim dan taktik pemasaran. Mereka merencanakan bentuk-bentuk promosi yang tak biasa mereka lakukan sebelumnya, seperti memberi harga yang lebih murah dari sayuran lain di pasaran: metode yang riskan bagi petani kecil yang belum terbiasa. Namun, dengan kerja sama, bimbingan, dan pembentukan koperasi pemerkuat microfinance yang berangkat dari lokakarya ini, langkah ini menjadi tindakan yang terukur.
Sinergi seperti ini perlu diperkuat dan direplikasi untuk memastikan kesejahteraan petani: persatuan petani untuk berbagi ilmu dan sumber daya bisa mendorong kemampuan dan kemandirian petani untuk berdikari.
Di sinilah konsumen bisa menjemput bola--mengambil bagian dalam perubahan positif. Membeli barang-barang yang diproduksi dengan bertanggung jawab pada keberlangsungan ekosistem adalah cara yang baik untuk mendukung usaha konservasi lingkungan. Dalam skala besar, jika konsumen secara kolektif menjadi lebih sadar dan menuntut produsen, pelaku agrikultur akan lebih memperhatikan dampak produksinya terhadap bumi.
Mengingat Indonesia sebagai negara agraris dan dekatnya pertanian dengan kehidupan siapapun, inilah disrupsi yang kita perlukan: bisa dilakukan siapa saja, dan dampaknya dirasakan siapa saja.
*) Penulis adalah mahasiswi, relawan, dan penulis di IndonesianYouth.org.
Ikuti Whatsapp Channel Republika