REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dwi Rahmayani, Peneliti Muda CORE Indonesia

Pemilu secara serentak memang baru akan digelar pada April 2019. Namun, suhu politik sudah mulai memanas pascabergulirnya Perppu Ormas dan paket UU Pemilu. Selain itu, pilkada serentak juga turut mengawali panasnya pesta rakyat tahun depan.

Ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan terlibat dalam kegiatan pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Perbedaan dengan pilkada pada 2015, pilkada serentak pada 2019 diikuti oleh beberapa provinsi yang memiliki PDRB cukup besar.

Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Tantangan dan peluang dari penyelenggaraan pilkada serentak dan pemilu ini akan berdampak terhadap kondisi ekonomi dua tahun ke depan.

Kampanye pemilihan presiden juga sudah mulai digelar pada Oktober 2018 nanti. Perubahan pola bisnis pelaku usaha yang cenderung mengikuti kondisi politik suatu negara akan menjadi tantangan sendiri.

Sementara dari sisi peluang, di antaranya adanya peningkatan belanja masyarakat menjelang puncak perhelatan pesta rakyat ini. Jika dilihat kondisi ekonomi saat ini, peran investasi langsung saja hingga kuartal III 2017 hanya tumbuh sebesar 13,21 persen, atau lebih lambat dibandingkan periode sama pada 2016 sebesar 13,35 persen.

Penurunan investasi langsung pada 2017, terutama disebabkan turunnya minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur. Investasi langsung di sektor manufaktur hingga kuartal III 2017 mengalami kontraksi hingga -16,71 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai pertumbuhan 48,46 persen.

Di sisi lain, investasi tetap bruto justru menunjukkan kenaikan signifikan. Hingga kuartal III 2017, penanaman modal tetap domestik bruto tumbuh sebesar 5,77 persen yoy, jauh lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 4,36 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika