REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mendorong sektor pariwisata terus tumbuh sebagai sumber ekonomi negara. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem pemasaran melalui endorsment
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana mengatakan, sistem endorsment menjadi cara ampuh untuk melakukan branding pariwisata Indonesia di dunia. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pemanfaatan media sosial.
Banyaknya masyarakat Indonesia yang melek teknologi, dilihat Pitana sebagai sebuah keuntungan. "Setiap orang Indonesia harus menjadi duta pariwisata Indonesia," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Jayakarta, Rabu (23/11).
Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan, branding wisata Indonesia di luar negeri sejauh ini cukup besar. Sayangnya hal itu tidak terjadi di Indonesia. Hal itu diakuinya karena mahalnya biaya menuju lokasi pariwisata yang ada.
Contohnya, ia melanjutkan, warga Jakarta untuk berwisata ke Raja Ampat Papua membutuhkan biaya yang sama dengan melakukan perjalanan berkali-kali ke Thailand. "Harga komponen paling tinggi adalah transportasi, saya harap LCC yang semakin banyak membuat wisatawan lokal bisa melakukan wisata di Indonesia," ujar dia.
Presiden Joko Widodo menargetkan 20 juta kedatangan wisatawan mancanegara hingga 2019. Ia optimis pihaknya dapat memenuhi target tersebut.
Apalagi kini Kemenpar tengah mengembangkan 10 Bali baru, yaitu destinasi prioritas yang diharapkan menjadi tujuan wisata layaknya Bali. 10 destinasi tersebut yaitu Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Tanjung Kelayang. Sebab, Bali yang menjadi gerbang pariwisata Indonesia diyakini Pitana tidak akan cukup menampung wisatawan yang datang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi mengatakan, pembangunan destinasi baru tersebut akan memberi dampak ekonomi secara signifikan. "Namun perlu diimbangi pengadaan infrastruktur yang memadai, promosi dan pengembangan sumber daya manusianya," kata dia. Kadin mencatat, jumlah tenaga kerja di dalam industri pariwisata yang terlibat langsung dan tidak langsung termasuk industri pendukungnya mencapai sekitar 86,6 juta tenaga kerja.
