REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Abdullah Sammy

Pasal pertama: Pemimpin tak boleh dikritik.

Pasal kedua: Pemimpin tak pernah salah.

Pasal ketiga: Jika pemimpin salah maka harus kembali ke pasal pertama dan kedua.

Pasal di atas tentu bukanlah aturan hukum resmi di Indonesia. Tapi saya berpandangan, prinsip seperti itu banyak diadopsi oleh para fan boy dari pemimpin politik di negeri ini.  Jadi apapun kritik langsung dilabeli haters. Apapun berita yang nyata-nyata tidak menguntungkan jagonya, langsung dibilang nyinyir.

Ya, itulah fakta yang terbentang di perpolitikan Indonesia saat ini. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Pilpres 2014 telah meninggalkan banyak bekas di hati masyarakat Indonesia. Ada yang terlalu kecewa, ada pula yang terlalu gembira.

Tapi saya tetap berkeyakinan, masih banyak orang waras di antara kita. Mereka yang waras itu adalah pendukung Jokowi yang tak buta. Dia yang waras jugalah seseorang  oposan yang mengktitik dengan batas kewajaran.

Jadi saya kita patut mengapresiasi tinggi jika ada pendukung Jokowi yang mengkritik kebijakan pemilihan Jaksa Agung, kenaikan BBM, ataupun komitmen terhadap kasus Munir. Sebaliknya apresiasi tinggi pula patut kita berikan pada setiap oposan yang mendukung program penghematan ala Jokowi.

Tapi apapun itu, munculnya sebuah kritik jauh lebih bermanfaat ketimbang sebatas sanjung puja. Saya  pun selalu percaya prinsip sahabat yang baik adalah yang selalu mengingatkan bukan membenarkan. Sahabat yang baik juga bukanlah orang yang pertama memuja, melainkan orang pertama yang menegur karibnya.

Karenanya kuliah Twitter (kultweet) dari Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut-sebut bernada mengkritisi Jokowi sejatinya adalah hal yang wajar. Berikut adalah penggalan kultweet SBY:

Sesungguhnya hidup ini universitas yang abadi. Mari kita saling belajar, saling berbagi dan saling menasihati. *SBY*

Kekuasaan juga menggoda. Karenanya, gunakanlah secara tepat & bijak. Jangan sewenang-wenang & jangan melampaui kewenangannya. *SBY*

Nenek moyang kita mengingatkan, hendaknya kekuasaan tidak digunakan bak: “Besar hendak melanda, panjang hendak melindih”. *SBY*

Tidakkah Allah SWT memberikan kekuasaan kepada yg dikehendaki, dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yg dikehendaki. *SBY*

Kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Karenanya, janganlah selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran. *SBY*

Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*

Kritik itu laksana obat. Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*

Dlm politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. “Angkuh terbawa, tampan tertinggal”*SBY*

"Diam itu emas”, jika tidak perlu bicara, diamlah. “Bicara itu perak”, jika harus bicara, bicaralah. Tetapi bermutu & bermanfaat. *SBY*

 “Tong kosong nyaring bunyinya”. Akan lebih bijak jika tong yang masih kosong diisi dulu. Isilah dengan pengetahuan & pengalaman. *SBY*

Petikan kultweet di atas saya kira merupakan kritik membangun dan wajar. Tak ada kesan untuk menghancurkan atau menebar kebencian. Namun, beberapa saat setelah kultweet itu, Presiden Jokowi seakan membalas kritik yang disampaikan oleh seniornya.

Berikut petikan pesan Jokowi yang ditulis dari akun Facebook pribadinya:

Basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun diantaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja.

Beda antara kepemimpinan yang dipercaya dengan kepemimpinan tirani, kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja.

Dan dalam kepemimpinan saya hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya.

Pada titik ini pun kata-kata Jokowi terlihat sangat wajar. Tapi sayangnya, respons super cepat dari Presiden Jokowi disampaikan lebih terkait membela citra. Sebaliknya, terkait kritik soal Jaksa asal Nasdem ataupun pembebasan Pollycarpus, Jokowi bak hilang di tengah medan blusukan.

Kritik dari mantan presiden kepada presiden yang menjabat pun sejatinya adalah hal yang biasa. Bahkan seorang Megawati yang begitu dihormati Jokowi, tak jarang mengkritik saat SBY berkuasa.

Belum cukup lewat penjelasannya via Facebook,  pemerintahan Jokowi malah menggunakan fasilitas negara yakni laman Sekretariat Kabinet (Setkab) justru untuk menegaskan "serangan balik" pada SBY. Laman setkab.go.id yang mempertegas bahwa ucapan Jokowi ditujukan langsung pada SBY.

Jokowi seakan merasa seluruh kultweet SBY ditujukan kepadanya, sehingga laman Setkab pun berani menulis judul: Jawab ‘Kicauan’ SBY, Jokowi: Yang Paling Penting Membangun Kepercayaan Rakyat.'

Walhasil laman negara mempertegas maksud Jokowi lewat Facebooknya.  Sejatinya, kita tentunya lebih berharap laman itu pun digunakan untuk menjelaskan kepada publik mengapa Jokowi justru memilih politisi Nasdem sebagai Jaksa. Jokowi pun hendaknya lebih berkepentingan menggunakan laman itu untuk menjelaskan kasus Munir. Bukan justru laman negara yang digunakan untuk membela citra.

Pada akhirnya, kita semua tentu ingin Jokowi tetap konsisten pada prinsipnya yang ingin kerja, kerja, kerja. Bukan justru sibuk membela citra dan sisanya tinggal kata-kata: bukan urusan saya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika