REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Iit Septyaningsih, Jurnalis Republika untuk Isu-Isu Keuangan dan Perbankan
Perempuan hampir selalu menjadi sorotan dalam setiap permasalahan. Berbagai lagu serta puisi yang menceritakan segala lini tentang perempuan pun bermunculan, seolah perempuan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas.
Hanya saja kali ini, kita tidak perlu membahas lebih jauh soal perempuan, melainkan fokus ke seberapa banyak perempuan yang mampu mengakses produk dan jasa keuangan. Mengapa ini penting?
Dalam diskusi bertema "Inklusi Keuangan & Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembiayaan Syariah" yang digelar Republika bersama Bank BTPN Syariah di Bandung beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, kapasitas perempuan dalam perekonomian perlu ditingkatkan. Hanya saja akses perempuan terhadap produk dan jasa keuangan atau disebut inklusi, masih cukup rendah.
Pemahaman mereka dalam pengembangan ekonomi masih terbatas sehingga perlu ada pendampingan. Padahal, dengan memberdayakan perempuan, perekonomian negara bisa semakin tumbuh.
Di beberapa negara, perempuan sudah terbiasa mengakses serta melakukan aktivitas ekonomi bahkan di Jepang perempuan bekerja bukan lagi hal tabu. Dulu sekitar tahun 1990-an, perempuan Jepang yang sudah lulus kuliah diarahkan untuk menikah dan fokus menjadi ibu rumah tangga.
Kini zaman sudah berubah, kata Hendri, Jepang justru menganggap ekonomi sekarang tidak bisa berjalan tanpa melibatkan perempuan. Maka Pemerintah Negeri Sakura tersebut mulai mendorong perempuan, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga.
Biaya penitipan anak di Jepang pun kini sangat murahdibandingkan sebelumnya. Kalau dulu, biaya penitipan anak di Jepang bisa setara gaji mereka tapi sekarang dipermurah. Tujuannya apa? Agar perempuan bisa menitipkan anaknya dan pergi bekerja.
Perempuan Indonesia bisa lebih dari perempuan Jepang, sebab kemampuan multitasking kaum Hawa di Tanah Air sudah terbukti sekaligus teruji sejak dulu. Di negeri ini, tidak sulit menemukan perempuan yang tengah menjaga warung makan sambil menggendong anaknya atau seorang ibu yang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah sebelum berangkat kerja lalu menjemputnya sepulang kerja.
Dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa dilakukan perempuan Indonesia. Data CORE menunjukkan, per Februari 2017, separuh perempuan di Indonesia merupakan tenaga kerja. Dengan penyerapan terbesar sekitar 69 di perdesaan, sedangkan 62 persennya diserap di perkotaan.
Hanya saja kebanyakan perempuan memang bekerja di sektor informal. Sepertiganya merupakan pekerja paruh waktu. Alasannya karena lebih fleksibel meski di sisi lain lebih rentan. Hal itu pula yang membuat upah perempuan relatif lebih rendah dari laki-laki.
Di sektor pertambangan misalnya, per Februari gaji laki-laki mencapai Rp 4,5 juta sedangkan perempuan hanya Rp 3,16 juta. Lalu di lembaga keuangan, laki-laki mendapat gaji Rp 3,75 juta sementara perempuan Rp 3,63 juta.
Kendati demikian, setidaknya itu bukan masalah utama sebab peran laki-laki tetaplah sebagai kepala keluarga yang tugas utamanya menafkahi. Sayangnya, terkadang nafkah tersebut tidak cukup sehingga perempuan perlu turun tangan. Di sinilah pentingnya inklusi keuangan bagi perempuan.
Tidak heran bila kemudian Hendri mengapresiasi langkah BTPN Syariah yang terus menyalurkan pembiayaan kepada segmen perempuan. Pasalnya, cara tersebut dapat memperluas akses keuangan bagi perempuan.
Direktur Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty menyatakan secara sadar perusahaannya memang menyasar pasar perempuan pelaku supermikro atau prasejahtera produktif. Ia percaya jika ibunya terberdaya, keluarganya juga akan ikut terberdaya. Perempuan punya peran penting dalam perekonomian keluarga.
Tidak banyak, perbankan yang berani mengambil segmen semacam ini. Apalagi skema peminjamannya tidak meminta jaminan apa pun. "Jaminannya hanya muka, selama mukanya terus bertemu dengan karyawan kami, kami sudah senang," ujar Ratih. BTPN Syariah tidak sekadar memberikan pembiayaan tapi juga pendampingan agar usaha si nasabah bisa tumbuh dan naikkelas.
Lewat program BTPN Syariah, nasabah tersebut bisa memperoleh pembiayaan sebesar Rp 2 juta di tahun pertama. Lalu tahun berikutnya bisa naik menjadi Rp 4 juta, dan bertambah plafonnya setiap tahun.
Pembiayan kepada perempuan harus dilakukan konsisten nan berkelanjutan supaya semakin banyak perempuan di Tanah Air yang terinklusi. Sayangnya, hal itu tidak akan berjalan maksimal bila hanya satu atau dua lembaga yang menjalankannya. Perlu ada sinergi dengan pemerintah.
Dengan begitu, terjadi kolaborasi harmonis demi memperbanyak masyarakat khususnya perempuan mendapatkan akses keuangan yang ujung-ujungnya membangunan perekonomian bangsa secara keseluruhan. Apalagi melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pada 2019 pemerintah menargetkan sebanyak 75 persen masyarakat bisa mendapat akses keuangan.
Ada efek yang terus bergulir bak bola salju jika perempuannya diberdayakan secara ekonomi. Perempuan yang memiliki penghasilan --berapapun itu-- berpikir untuk memajukan pendidikan putra-putrinya. Anak-anak yang biasanya hanya membantu mencari nafkah kini wajib sekolah setinggi-tingginya. Dengan begitu, modal dasar anak-anak ini pun untuk bisa bersaing dan meraih kehidupan yang lebih baik bisa terwujud.
Kajian Bank Dunia di sejumlah negara berkembang membuktikan ini. Ibu yang bergerak pada skala ekonomi berapa pun telah memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan pendidikan, sosial, maupun budaya masyarakat setempat. "Banyak wajah-wajah tersenyum, dari anak-anak hingga kaum ibu," demikian laporan itu menyimpulkan. Jika kaum ibu sudah tersenyum, kata Nelson Mandela, maka bangsa ini pun pasti akan tersenyum.
Jadi, jika perempuannya terberdayakan, kesejahteraan meningkat, bangsa pun tersenyum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika