REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jumat (3/5). Rapat tersebut membahas persiapan menjelang bulan Ramadhan dan persiapan menjelang mudik Lebaran 2019.
Meski membahas sejumlah masalah dalam rapat terbatas tersebut, setidaknya ada dua hal pokok yang menjadi pembicaraan utama. Yakni, soal menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok, sedangkan satu hal lainnya terkait kelancaran arus mudik Lebaran.
Jokowi ingin persiapan tahun ini lebih detail dan semakin baik, terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan yang harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah.
Sesungguhnya, tak ada yang istimewa dari rapat terbatas tersebut. Setiap tahun Presiden menggelar rapat semacam itu. Dan nyatanya, hampir setiap tahun pula masyarakat mengeluhkan soal harga bahan pokok yang melambung saat bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, serta aktivitas mudik yang masih dirasakan masyarakat kurang menyenangkan karena macet yang parah dan fasilitas kendaraan umum yang belum seperti diharapkan.
Dua masalah tersebut nyaris selalu terulang pada setiap tahunnya. Apalagi tahun ini terkait dengan harga bahan pokok yang sebulan terakhir menjelang masuknya bulan Ramadhan merangkak naik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, terjadi inflasi pada April atau satu bulan menjelang Ramadhan, antara lain, disebabkan oleh naiknya bawang merah dan bawang putih. BPS menyebut, besaran inflasi April 2019 yang 0,44 persen lebih tinggi dibanding pada April 2018 yang hanya sebesar 0,10 persen. Sementara April 2017, sebesar 0,09 persen.
Keluhan masyarakat nyaring terdengar menjelang bulan Ramadhan karena selain harga bawang merah dan bawang putih yang naik, sejumah bahan bumbu masak dan sayuran juga mengalami kenaikan. Harga daging ayam di sejumlah tempat juga mengalami kenaikan.
Kita tidak ingin kenaikan harga pangan tersebut terus terjadi sepanjang bulan Ramadhan sampai Idul Fitri. Apalagi kita mengetahui hampir setiap datangnya bulan Ramadhan terjadi kenaikan konsumsi pangan akibat belanja masyarakat yang juga ikut meningkat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diatasi.
Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi bahwa dia ingin tahun ini persiapannya lebih detail dan lebih baik. Para menteri dan aparat di bawahnya sampai di daerah harus mampu menerjemahkan instruksi Presiden dengan tepat.
Pesiapan lebih detail karena kita sama-sama tahu persoalan kenaikan harga pangan setiap tahun pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sering kali disebabkan oleh hal yang berbeda.
Kenaikan harga tersebut sangat mungkin karena panen yang gagal akibat bencana, atau harga di pasaran dunia yang cukup tinggi seperti minyak goreng sehingga memengaruhi harga di dalam negeri.
Persiapan yang sangat detail tersebut akan memudahkan aparat di pemerintahan mencari jawaban setiap persoalan yang muncul akibat kenaikan harga. Muara dari semua kenaikan harga yang terjadi pada intinya terkait distribusi dan ketersediaan barang.
Memperlancar distribusi dan ketersediaan bahan pokok menjadi poin penting dalam menjaga harga pangan tidak naik. Masalahnya yang sering muncul adalah pemerintah tidak mampu membaca dengan baik stok produksi pangan di dalam negeri.
Pemerintah mengklaim, memiliki stok yang cukup, tapi nyatanya stok pangan di lapangan sangat terbatas. Ketika stok terbatas, kenaikan harga menjadi sulit dikendalikan.
Kita tidak ingin masalah ketidakcakapan memprediksi stok pangan terulang tahun ini. Sebab, sangat sulit mengendalikan harga pada pedagang bila di lapangan terbukti stok memang sangat terbatas. Berbeda dengan stok yang cukup, tapi harga tetap merambat naik akibat permainan mafia dan para pedagang.
Bila hal tersebut yang terjadi, pemerintah dapat menurunkan satgas mafia pangan untuk memberantas para mafia pangan dan pedagang yang nakal supaya harga menjadi terkendali.
(TAJUK Republika Koran Hari Ini)
Ikuti Whatsapp Channel Republika