REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ratna Puspita*
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara terpisah bulan lalu. Pertemuan ini berlanjut dengan kedatangan Prabowo pada Kongres PDIP di Bali, pekan lalu.
Seharusnya tidak ada yang aneh dengan pertemuan ini. Pesta demokrasi sudah usai. Setelah pertarungan politik usai, pihak-pihak yang berseberangan memang sudah selayaknya memang melakukan rekonsiliasi.
Apalagi, PDIP dan Partai Gerindra pernah punya kebersamaan pada masa lalu. Pada Pemilu 2009, dua partai tersebut pernah berkongsi mencalonkan Mega-Prabowo, yang kemudian kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Usai pertemuan elite-elite politik tersebut bulan lalu, tidak ada pernyataan tegas dari kedua partai apakah rekonsiliasi ini juga berarti koalisi. Prabowo baru akan menentukan arah politik Gerindra pada rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar Oktober mendatang.
Kendati demikian, terlihat ada sinyal-sinyal bahwa kedua partai bakal menyudahi ‘perang urat syaraf’ di media yang berlangsung selama lima tahun ini. Wacana yang muncul pertama usai pertemuan para elite tersebut, yakni Gerindra akan mendapatkan kursi ketua MPR.
Gerindra melalui tokoh-tokoh strukturalnya kerap menyatakan bahwa partai yang meraih 17.594.839 suara atau sekitar 12,57 persen tersebut tidak berambisi menduduki jabatan tertentu. Namun, bukan tidak mungkin Jokowi bersama Koalisi Indonesia Kerja (KIK), khususnya PDIP, akan mendukung Gerindra untuk menduduki posisi ketua MPR.
Apalagi, politikus senior PDIP Ahmad Basarah sudah melontarkan usulan agar pimpinan MPR RI diisi oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden lalu. Posisi pimpinan MPR RI sampai sekarang masih menjadi diskusi kalangan elite politik melalui pemberitaan di media massa.
Selain diskusi soal kursi ketua dan pimpinan MPR RI ini, sinyal lain yang menunjukkan ‘perang media’ antara kubu Prabowo dan Jokowi bakal berakhir ketika Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebutkan soal ‘penumpang gelap’. Andre mengatakan ada penumpang gelap yang memanfaatkan Prabowo.
Menurut Andre, 'penumpang gelap' bertujuan membuat situasi Indonesia kacau dan juga menginginkan Presiden Jokowi disalahkan atas kondisi tersebut. Bahkan, Andre mengatakan aparat keamanan sudah mengetahui sosok 'penumpang gelap' tersebut.
Pernyataan Andre menyiratkan tone yang positif dari Gerindra bukan hanya kepada pemerintahan mendatang, melainkan juga terhadap kepolisian.
Di sisi lain, ‘membaiknya’ hubungan PDIP dan Gerindra, serta Prabowo, Jokowi, dan Megawati ini memunculkan pertanyaan, bagaimana dengan PKS? PKS adalah mitra setia Gerindra selama lima tahun terakhir.
PKS sudah menyatakan tidak khawatir harus berjalan sendirian pada periode lima tahun mendatang. Kendati demikian, PKS dan Gerindra punya urusan yang belum selesai: pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Proses menentukan pengganti Sandiaga yang mengundurkan diri satu tahun lalu untuk maju sebagai calon wakil presiden berlangsung berlarut-larut. Hingga kini, DPRD tidak kunjung menetapkan satu dari calon yang diajukan PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Bahkan sebelum dua nama tersebut berproses di DPRD, ada perdebatan cukup panjang antara Gerindra DKI yang dipimpin oleh Muhammad Taufik dan PKS. PKS merasa berhak atas kursi wagub DKI sesuai janji Prabowo, sedangkan Taufik menunjukkan keinginan menjadi pendamping Anies Baswedan.
Berbagai alasan dan pernyataan sempat terlontar di media mengenai hal ini di antaranya Gerindra masih fokus pada kampanye Pemilu 2019. Hingga awal tahun lalu, nama dua kader PKS diserahkan ke Anies, yang meneruskannya ke DPRD DKI.
Setelah nama masuk ke DPRD, proses penetapan berjalan rumit. Usia kerja yang hanya dalam hitungan bulan membuat rapat-rapat sulit kuorum.
Pembahasan tata tertib pemilihan wakil gubernur sempat tersendat. Bahkan, Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wakil Gubernur pada DPRD DKI Bestari Barus mengaku tidak yakin wakil gubernur DKI bakal terpilih bulan ini.
Ketidakjelasan proses pemilhan wakil gubernur DKI ini membuat PKS mulai mengeluarkan sinyal-sinyal kemarahan. Elite-elite PKS mengeluarkan pernyataan bahwa ada pihak yang mencoba menjegal langkah PKS menduduki posisi nomor dua di DKI.
Misalnya, politikus PKS Nasir Djamil menduga ada pihak yang sengaja menghambat PKS menduduki kursi DKI 2 mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso menduga masih ada pihak-pihak yang tak ikhlas partainya mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta.
*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika