REPUBLIKA.CO.ID, Menyaksikan Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat yang baru dilantik 20 Januari 2017 lalu, mendengar bacaan ayat-ayat Alquran, terlihat dia berusaha menyimak dengan baik. Dia juga terlihat mencolek istrinya yang sibuk dengan lembaran kertas yang dipegangnya agar tenang.
Ayat Alquran yang dibacakan Imam Mohammed Magid, Direktur Eksekutif All Dulles [bagian Washington D.C.] Area Muslim Society, memang patut direnungkan Presiden Trump khususnya. Imam Magid pertama membaca Surah al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan; manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal (li ta’arafu); dan di sisi Allah, orang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertaqwa.
Imam Magid kemudian membaca ayat Alquran kedua, Surah al-Rum ayat 22, yang menyatakan; di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit [umat manusia]; dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Menyimak kandungan dan pesan kedua ayat Alquran itu, jelas Imam Magid bukan tanpa maksud memilihnya. Kedua ayat jelas mengingatkan Presiden Trump dan warga Amerika khususnya tentang sejarah dan realitas kemajemukan dan keragaman negara ‘Paman Sam’. Padahal keragaman diakui konstitusi Amerika dan juga prinsip negara e pluribus unum, dalam pluralitas [terdapat] kesatuan. Prinsip ini persis sama dengan bhinneka tunggal ika, salah satu dari empat prinsip negara-bangsa Indonesia.
Pernyataan Presiden Trump sejak masa kampanye sampai pidato inaugurasinya nampak menolak keragaman. Semasa kampanye dia misalnya menyatakan bakal melarang Muslimin masuk AS; membuat tembok tinggi di perbatasan dengan Meksiko sehingga mencegah orang Hispanik atau Latino masuk Amerika.
Trump nampaknya tidak berubah banyak setelah terpilih sebagai presiden. Dalam pidato inaugurasinya, Trump memang tak menyebut lagi ‘melarang Muslim memasuki AS’. Tapi dia mengeluarkan pernyataan yang tidak kurang konfrontatif, antara lain;…”[we] will unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth”.
[…akan menyatukan negara dunia beradab melawan terorisme Islam radikal, yang kami akan lenyapkan sepenuhnya dari muka bumi].
Menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana Trump bisa menyatukan ‘dunia beradab’ dengan cara konfrontatif dan pendekatan keras (hard approach). Berbagai kajian ilmiah tentang pemberantasan terorisme memperlihatkan, hard approach tidak selalu efektif menyelesaikan radikalisme dan terorisme—tidak hanya di kalangan Muslim, tapi juga di antara penganut agama-agama lain.
Tetapi selain masalah tersebut, nada Trump yang konfrontatif dan Islamo-fobik mendapat kecaman dari banyak tokoh Muslim moderat baik pemimpin agama maupun akademisi. Dengan mengecam Trump tidak berarti mereka ‘merestui’—apalagi mendukung radikalisme atau terorisme. Sederhananya, pernyataan dan pendekatan Trump bisa sangat kontra-produktif dalam upaya menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme; sebaliknya ketegangan, konflik dan kekerasan dapat menemukan raison d’etre dan momentum baru dalam skala sulit dibayangkan.
Skenario gelap itu bukan hanya terpikirkan para pemimpin Islam. Banyak kalangan Amerika sendiri dan Barat lainnya juga memprediksi skenario menyedihkan.
Salah satunya adalah Jackson Diehl, Deputy Editorial Page Editor, koran The Washington Post. Dalam tulisannya yang diterbitkan The Washington Post (14/12/2016 sebelum inaugurasi Donald Trump), Diehl menyatakan, Trump akan membawa Barat [khususnya AS] ke dalam tahap ketiga, tahap tergelap, dalam usaha selama 15 tahun terakhir menetralisasi ekstrimisme Islam. Tahap itu disebut Diehl sebagai ‘Trump’s Coming War against War’.
Menurut Diehl, tahap pertama adalah ‘inisiatif kebebasan’ Presiden G.W.Bush. Inisiatif ini didasarkan pandangan, liberalisasi politik Timur Tengah dari rejim otoriter bakal membuat keringnya sumber rekrutmen kelompok radikal dan teroristik.
Fase ini gagal. Liberalisasi politik di Dunia Arab memang berhasil menumbangkan rejim-rejim otoriter. Tetapi, liberalisasi politik diikuti kekacauan, kekerasan dan perang masih berlanjut sampai sekarang.
Fase kedua adalah kebijakan Presiden Obama berdasarkan ‘engagement’ melalui dialog yang saling menghormati dan kesediaan mendengar kaum Muslim yang menuntut keadilan. Pendekatan ini yang diharapkan tidak lagi menjadikan Amerika dan Barat lain sebagai target kekerasan juga berujung kegagalan.
Kini Presiden Trump menempuh cara dan pendekatannya sendiri yang dalam perspektif kebijakan Bush dan Obama secara moral keliru dan kontra-produktif. Hal ini tak lain karena Trump menciptakan konflik peradaban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika