REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Tahun lalu yang dimaksud adalah berbagai peristiwa yang terjadi di negara-negara Arab. Dari pengucilan Qatar, konflik di Suriah, instabilitas di Irak dan Libya, kekacauan di Yaman hingga “perebutan” masalah Sahara Barat antara Maroko dan Aljazair.
Peristiwa-peristiwa ini tampaknya tidak akan terselesaikan atau bahkan bisa lebih buruk di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Dengan kata lain, apa yang terjadi di negara-negara Arab tahun lalu akan tetap sama pada tahun ini. Belum ada perubahan yang lebih positif.
Mari kita mulai dari Teluk. Pengucilan Qatar oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain lebih dari satu setengah tahun lalu (5 Juni 2017) tampaknya belum akan ada titik temu dalam waktu dekat.
Bahkan, Qatar bisa saja menarik diri dari Majlis at-Ta’awun al-Khalijy (Dewan Kerja Sama Teluk/Dewan Teluk) sebagaimana mereka telah keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC. Dewan Teluk beranggotakan enam negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Bahrain, dan Qatar.
Alasan pengucilan, sikap Qatar dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Dewan Teluk. Tepatnya, Qatar dituduh telah melindungi kelompok teroris dan berhubungan baik dengan Iran yang merupakan “musuh” Arab Saudi. Sebaliknya, para pemimpin Qatar berpandangan, kebijakan Dewan Teluk telah membelenggu kebebasan negara mereka, terutama dalam menentukan politik luar negeri.
Sebelum pengucilan Qatar pun sebenarnya banyak kebijakan Dewan Teluk yang tidak berjalan. Misalnya tentang pembentukan kekuatan militer bersama, penyatuan pabean dan mata uang, serta koordinasi kebijakan politik luar negeri. Oleh Karena itu, banyak pihak mempertanyakan apakah Dewan Teluk masih diperlukan?
Hal serupa juga terjadi di Liga Arab berikut komisi-komisinya. Berbagai keputusan Liga Arab banyak yang mandul.
Hubungan antardua negara Arab yang bertetangga pun sering tegang. Seperti halnya yang berlangsung antara Maroko dan Aljazair. Beberapa kali Raja Maroko Muhammad VI telah mengundang para pemimpin Aljazair untuk membicarakan Sahara Barat yang telah lama menjadi objek sengketa. Namun, para pemimpin Aljazair tidak merespons undangan itu tanpa alasan jelas.
Aljazair sebenarnya negara kaya, tetapi kurang dikelola dengan baik. Ekonomi negara Arab di Afrika Utara itu sangat buruk. Pengangguran terus meningkat hingga 30 persen. Presiden Abdelaziz Bouteflika yang dikabarkan menderita sakit sejak satu dekade lalu terus didukung militer untuk kembali berkuasa. Bouteflika telah menjadi Presiden Aljazair sejak 1999.
Sekarang mari kita tengok Irak yang beberapa bulan lalu merayakan kemenangannya dalam menumpas ISIS. Kemenangan atas kelompok teroris ini semestinya membawa stabilitas politik di Irak.
Namun, Abdul Mahdi yang menjadi perdana menteri (PM) berdasarkan konsensus pun kini tampak tak berdaya. Ia kesulitan melengkapi anggota kabinetnya. Menteri dalam negeri dan menteri pertahanan yang ia usulkan telah memunculkan tuduhan bahwa ia “tunduk pada kemauan” Iran.
Dalam alam demokrasi, hal semacam ini lumrah saja. Namun, seperti dikatakan mantan PM Irak Haider al-Abadi, yang sukses menumpas ISIS, Iran telah menggagalkannya untuk menjabat PM Irak kembali.
Hal itulah yang kemudian memunculkan blunder politik bagi PM Abdul Mahdi, terutama tuduhan dari para lawan politik sang PM yang menuduhnya sebagai agen kekuatan asing. Kita belum tahu bagaimana akhir dari krisis politik di Irak ini.
Di Lebanon, Hizbullah yang didukung Iran terus mengendalikan keputusan politik dan militer. PM Saad Hariri dari kelompok Suni selama tujuh bulan terakhir selalu gagal membentuk pemerintahan. Persoalannya, sejumlah menteri yang dipilih Hariri ditolak oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Sementara, Presiden Michel Aoun yang seorang Kristnit tidak berani mengambil sikap tegas alias plinplan.
Undang-Undang Lebanon membagi kekuasaan berdasarkan kelompok. Presiden jatah Kristen Maronit, PM dari Suni, dan ketua parlemen berasal dari Syiah. Namun, kelompok Hizbullah dalam beberapa tahun terakhir mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam politik maupun militer. Nasrullah dapat menolak menteri-menteri yang ditunjuk sang PM bila tidak sejalan dengan Hizbullah.
Bagaimana dengan Libya? Negara yang pernah dipimpin Muammar Qaddafi selama lebih dari 40 tahun itu kini benar-benar kacau. Dua pemerintahan sedang bersaing. Satu berkedudukan di Tripoli dan satunya lagi berbasis di Kota Tobruk.
Serangkaian negosiasi yang diawasi PBB telah melahirkan Pemerintah Persatuan Nasional Libya yang dipimpin Fayez al-Sarraj. Namun, Jenderal Khalifa Haftar dan parlemen di Tobruk tidak mengakui pemerintah persatuan.
Italia yang banyak kebanjiran imigran akibat kekacauan di Libya hingga kini belum berhasil mendamaikan dua kelompok ini. Juga negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Pun lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Akibat konflik ini, kini muncul banyak milisi bersenjata, bahkan kelompok-kelompok teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika