REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ari Susanto, Ketua Litbang Pegiat Pendidikan Indonesia

Pendidikan harus diakui telah membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Begitu penting peran sentral pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, menuntut menteri pendidikan ke depan adalah sosok yang memiliki visi holistik sekaligus visioner, sehingga mampu menjawab masa depan bangsa.

Pendidikan sifat dasarnya adalah memajukan umat manusia. Hal ini selaras dengan maksud pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memiliki sifat untuk memerdekaan seseorang secara lahir dan batinnya. Inilah tujuan luhur dari pendidikan.

Atas dasar semangat pendidikan itu, masyarakat sangat berharap pada sekolah formal. Masyarakat berharap dengan memasukkan anak-anak mereka dalam ruang persekolahan akan membawa kemajuan pada anaknya.

Anak diharapkan memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengantarkan pada kualitas hidup yang baik, serta berharap karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Itulah cita-cita yang dikehendaki masyarakat atas proses pendidikan. Pendidikan seakan telah menjadi candu, hanya dengan bersekolah kehidupan menjadi lebik baik dan bermakna.

Lebih lanjut dalam aspek makro, problematika kebangsaan seperti korupsi, susahnya lapangan kerja, penegakan hukum, sosial dan ekonomi yang menjadi tersangka dan disalahkan oleh masyarakat adalah sekolah. Inilah gambaran atas harapan masyarakat pada akses pendidikan.

Para pemimpin bangsa dan pengagas kemerdekaan adalah mereka orang-orang berpendidikan. Sebagaimana misalnya Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Agus Salim dan lain sebagainya. Mereka menjadi pengagas dan pemikir dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perkumpulan Boedi Oetomo juga lahir dari kaum terdidik. Begitu juga dengan pemimpin negara yang sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang terdidik.

Menyadari amat pentingnya pendidikan, KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan sebagai pondasi gerakan Muhammadiyah. Jauh sebelum negara hadir, Muhammadiyah telah memerkan diri sebagai organisasi yang mengusung pencerdasan bangsa. Kita patut berterimakasih atas kerja-kerja Muhammadiyah dan organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Keterbatasan negara dalam penyelenggaraan tertutupi dengan peran-peran organisasi yang bergerak dalam pendidikan. Namun negara sebagai pemangku kebijakan, memiliki peran sentral dalam mewujudkan maksud dan kehendak dari proses pendidikan agar berjalan dengan baik. Penetapan menteri pendidikan menjadi hal yang utama, dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika