JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Pidie Jaya dan sekitarnya beberapa waktu lalu.
Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut, pembangunan ruang kelas darurat dan gedung permanen menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dengan anggaran dari BNPB. Sementara, Kemendikbud bertanggung jawab dalam penyediaan peralatan pembelajaran.
"Saya mengharapkan Kementerian PUPR segera menuntaskan pembangunan ruang kelas sementara, dan memulai pembangunan gedung sekolah permanen," kata dia, Selasa (3/1).
Muhadjir menyebut, pembangunan kelas dan sekolah permanen akan segera diikuti pemenuhan mebeler dan alat pembelajaran. Ia berujar, kualitas gedung sekolah baru harus lebih baik dari sebelumnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, saat ini proses belajar mengajar berlangsung di tenda-tenda darurat. Sebab, sejumlah ruang kelas sementara masih dalam proses pembangunan oleh Kementerian PUPR. Ia merinci, ada 170 tenda darurat di 68 titik lokasi sekolah. Selain itu, sebanyak 158 ruang kelas sementara sedang dibangun di 28 titik lokasi sekolah yang rusak berat.
Muhadjir mengatakan, Kemdikbud akan terus melaksanakan program trauma healing dan bimbingan psikososial penting. "Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru dan siswa yang dengan semangat tinggi kembali ke sekolah walau dengan berbagai keterbatasan," ujar Mendikbud.
Berdasarkan hasil pemantauan tim Kemendikbud ihwal kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan akibat gempa di Pidie Jaya, terdapat 65 sekolah yang mengalami kerusakan, yakni 35 SD, 11 SMP, 13 SMA, dan enam SMK. Selain itu, terdapat 81 fasilitas PAUD mengalami kerusakan sarana dan prasarana, dengan tingkat rusak sedang dan berat.
Kemendikbud memerinci, rencana pemenuhan kebutuhan bantuan pascagempa di Pidie Jaya, yakni sebesar Rp 68,2 miliar. Penyaluran anggaran dilakukan dalam dua tahap, pertama Rp 25,8 miliar menggunakan anggaran 2016 dan Rp 42,4 miliar menggunakan anggaran 2017.
Sementara itu, Kemendikbud memerinci terdapat 221 kabupaten/kota potensial rawan gempa.
Dirjen Dikdasmen Kemndikbud, Hamid Muhammad menjelaskan, Kemdikbud menjalin kerja sama dengan World Bank dan Unicef untuk memetakan daerah rawan gempa sejak 2011. Ia menyebut, dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, terdapat 400-an daerah yang rawan gempa.
"Ditetapkan dan disarankan, ada 221 kabupaten/kota yang sangat potensial terkena gempa sepanjang tahun," kata Hamid.
Ia memerinci, daerah-daerah tersebut seperti, Aceh, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Sulawesi seluruhnya. Ia mengatakan, data daerah rawan gempa merupakan hasil kerja sama dengan BMKG. Namun, ia tidak memerinci ihwal berapa sekolah yang berada di 221 kabupaten/kota tersebut.
"Datanya memang kerja sama dengan BMKG, jadi direkam setiap tahun daerah mana saja yang paling banyak mendapatkan gempa," ujar Hamid.
Ia mengklaim, selama lima tahun terakhir, Kemdikbud telah mengupayakan membangun sejumlah sekolah tahan gempa yang juga dapat menjadi lokasi pengungsian. Namun, ia tidak memerinci sudah ada berapa sekolah yang dipastikan tahan gempa. Hamid mengatakan, sekolah-sekolah yang dipastikan seluruhnya sudah tahan gempa berada di Simeulu, Aceh Barat.
Ia tidak menampik, pembangunan sekolah tahan gempa menelan biaya 1,5 kali lipat dari biaya normal pembangunan sekolah. Namun, ia menyebut pembangunan sekolah tahan gempa merupakan investasi jangka panjang di dunia pendidikan. Namun, Hamid mengatakan, Kemdikbud belum mempunyai peta sekolah yang berada di daerah rawan terdampak bencana longsor atau banjir. rep: Umi Nur Fadilah ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika