BATURAJA -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatra Selatan, Zuliyani, mengatakan, daerahnya kekurangan 7.600 guru sekolah dasar (SD). Pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat merekrut guru baru agar proses belajar semakin maksimal.
"Situasi ini harus direspons dengan cepat," kata Zuliyani saat menghadiri Konferensi Daerah PGRI Ogan Komering Ulu di Baturaja, Kamis (12/1).
Pihaknya saat ini masih menunggu pemerintah pusat perihal berapa banyak guru honor di Sumsel yang bisa diangkat menjadi PNS. Selain masalah pengangkatan guru honor, Zuliyani juga menyampaikan perihal upaya apa saja yang sudah dilakukan PGRI Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Ia juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar mempermudah persyaratan yang dibebankan kepada para guru saat mengurus sertifikasi. Sementara untuk Ogan Komering Ulu, Zuliyanti berharap pemkab bisa membantu para guru untuk meraih gelar strata satu (S-1).
Dia menyarankan 50 persen biaya kuliah guru ditanggung pemda atau pihak universitas. Kebijakan ini diyakininya akan semakin meningkatkan kualitas guru.
Ketua PGRI Ogan Komering Ulu, Ahmad Tarmizi, menyatakan, perhatian pemkab setempat terhadap guru selama ini sangat besar. Contohnya, pemkab memberikan penghargaan berupa umrah bagi guru yang berprestasi. Uang sertifikasi juga dibayarkan dengan segera.Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pendidik di berbagai tingkat lembaga pendidikan merupakan kunci membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk membentuk generasi penerus memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun level global.
Aspirasi
Ketua MPR juga telah menerima kedatangan delegasi sebanyak 14 anggota delegasi Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) yang dipimpin Ketua ILP-PTNB, Fadillah Sabri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Delegasi ILP-PTNB menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan terkait agenda tunggal penyampaian aspirasi tentang status kepegawaian. Fadillah mewakili suara kepegawaian, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dari 36 perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang tergabung dalam ILP-PTNB.
Dia mengungkapkan, status kepegawaian para dosen menjadi tidak jelas setelah 36 perguruan tinggi diubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri. Sebenarnya, pemerintah telah mengupayakan persoalan tersebut dengan Perpres No 10 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2016. Namun, sampai saat ini persoalan status tersebut tidak kunjung selesai sehingga berimbas pada kinerja.
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan perhatian serius terhadap masalah itu dan berharap pemerintah, terutama kementerian terkait, menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih berharap kualitas pendidikan Indonesia pada 2017 membaik. "Kemendikbud memiliki beban berat karena di usia SD hingga SMA/SMK adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik," kata Fikri.
Dia mengatakan, jika kualitas di level ini membaik, jenjang setelahnya, yakni perguruan tinggi maupun di dunia kerja, akan semakin mudah. Indikator keberhasilan Nawacita dapat tecermin di level ini. rep: Qommarria Rostanti/antara, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika