JAKARTA — PT Aneka Tambang (Persero) Tbk masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat terkait kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen saham. "Sesuai dengan aturan akan berurutan antara pemerintah, lalu daerah, dan BUMN. Nah, masalah BUMN saat ini kan sudah ada arahan bahwa yang ambil adalah konsorsium antara Antam dan Inalum atau memang konsorsium dari BUMN pertambangan," kata Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman di Jakarta, Kamis (31/3).

Menurut Tedy, Antam siap jika akhirnya ditunjuk oleh pemerintah terlibat dalam pembelian saham perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat tersebut. Untuk mengatasi masalah pembiayaan, Antam sudah memiliki solusi. 

Perseroan sudah menggandeng perbankan untuk bisa membantu dari aspek keuangan.  Perbankan nantinya akan menyokong sumber pendanaan untuk menebus 10,64 persen saham Freeport yang ditawarkan dengan nilai 1,7 miliar dolar AS.

Meski begitu, Tedy menolak untuk menyebutkan nama bank yang akan digandeng Antam bersama dengan konsorsium BUMN pertambangan. Ihwal angka yang ditawarkan oleh Freeport, Tedy menilai angka yang diajukan tergolong terlalu mahal. Oleh karena itu, Tedy mengaku masih menunggu evaluasi pemerintah. "Besarnya tentu sesuai dengan nanti evaluasinya. Kita tunggu saja," ujarnya.

Februari silam, Tim Divestasi Saham Freeport dibentuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang wakil-wakilnya berasal dari lintas kementerian. Tim yang terdiri atas unsur Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan tersebut bertugas menghitung kewajaran saham divestasi Freeport yang ditawarkan sebesar 10,64 persen. 

PT Freeport Indonesia mengumumkan harga 10,64 persen saham perusahaan tambang mineral asal AS tersebut sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 23 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno menilai, penawaran Freeport tersebut terlalu tinggi karena tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

"Kami tertarik untuk membeli saham Freeport. Namun, kami menilai, yang ditawarkan terlalu tinggi," katanya. Untuk itu, Kementerian BUMN dua BUMN sekuritas, yaitu PT Danareksa (Persero) dan PT Mandiri Sekuritas (Persero) akan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan Freeport Indonesia.

Rini pun mengisyaratkan bahwa BUMN siap masuk Freeport Indonesia dengan menyinergikan kekuatan yang dimiliki empat BUMN pertambangan. Keempat perusahaan pelat merah itu, yaitu Antam, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan Inalum.

Bandara Freeport

Dari Papua dilaporkan, Pemerintah Kabupaten Mimika mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia agar segera menyerahkan aset di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikelola demi kepentingan banyak orang. Asisten II Bidang Perekonomian Setda Mimika Willem Naa di Timika, Kamis, mengatakan, pada 2013 sudah ada surat kesepakatan bersama antara Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Perhubungan soal perubahan status Bandara Mozes Kilangin Timika dari bandara khusus menjadi bandara umum.

Konsekuensi dari SKB itu, pemerintah melalui Kemenhub akan membentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika. Meski telah bersepakat saat itu, hingga kini manajemen Freeport enggan menyerahkan asetnya di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikembangkan menjadi bandara publik.

"Freeport jangan main-main. Kami minta Freeport segera menyerahkan Bandara Mozes Kilangin Timika kepada pemerintah untuk melayani kepentingan orang banyak. Kalau Freeport masih tahan-tahan terus, itu kerdil namanya," kata Willem Naa.    rep: Sapto Andika Candra/antara, ed Muhammad Iqbal

Ikuti Whatsapp Channel Republika