JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memfokuskan pembangunan nasional melalui tiga sektor pada 2017.
"Tahun 2017 kita akan fokus membangun, dengan berfokus pada tiga sektor utama yang signifikan menggerakkan perekonomian," katanya, di Kantor Bappenas, Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengatakan, ketiga sektor utama tersebut merupakan syarat utama yang harus dilakukan suatu negara untuk mencapai kemajuan pembangunannya. Ketiga sektor tersebut, pertama pembangunan sektor manufaktur yang harus terus didorong untuk tetap hidup, maju, dan bertumbuh.
Artinya, Pemerintah Indonesia harus mencari sektor manufaktur yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun global. "Kita harus mendorong manufakturnya untuk hidup lagi. Artinya, kita harus mencari manufaktur yang punya daya saing di pasar domestik maupun global," ujarnya.
Kedua, mendorong pembangunan pertumbuhan di sektor jasa termasuk pariwisata, jasa informasi komunikasi, jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Menurut dia, manufaktur saja tidak cukup, sebab dibutuhkan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
Ketiga, pembangunan sektor infrastruktur. Sebab, kondisi infrastruktur nasional masih jauh tertinggal. Padahal, sektor infrastruktur mempunyai daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. "Lalu, berikutnya infrastruktur yang mempunyai daya dorong cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Dia menambahkan, sektor infrastruktur, baik ketika masa proyek sedang berlangsung maupun ketika proyek beroperasi, mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Kini, pemerintah menitikberatkan kepada ketiga sektor ini.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan berbagai sektor infrastruktur pada 2019 di seluruh Indonesia mencapai angka sebesar Rp 4.000 triliun. Kata Bambang, nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebesar Rp 2.667 triliun atau sekitar dua per tiga dari total kebutuhan investasi, yakni Rp 4.000 triliun.
Sementara itu, pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp 1.333 triliun atau sekitar satu per tiga dari total investasi Rp 4.000 triliun tersebut. "Ini yang harus ditarik dari swasta dan BUMN, sebesar dua per tiga dari total investasi Rp 4.000 triliun. Karena pemerintah maksimal hanya bisa satu per tiganya, sisanya harus dari swasta dan BUMN. Makanya PPP, swasta murni atau BUMN murni itu yang harus didorong," ujarnya.
Bambang memastikan, pembangunan infrastruktur sangat menarik minat swasta. Apalagi, sektor infrastruktur yang terkait langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ia mencontohkan, saat swasta membangun listrik, lalu Perusahaan Listrik Negara (PLN) membeli listriknya dengan harga take or pay, maka dipastikan akan sangat menarik.
Dia mengatakan, selama harga investasi dan harga jual kepada pemerintah cocok, akan ada purchasing power agreement yang terjadi. Sehingga hal tersebut menarik bagi pihak swasta.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pihaknya telah memberikan kesempatan yang luas kepada pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, air minum, dan bendungan. "Swasta diberi kesempatan, kalau swasta tidak tertarik, kita menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bila masih tidak menarik, penugasan BUMN," katanya.
Sementara itu, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, mengatakan, tahun depan industri yang menjadi penggerak ekonomi diperkirakan masih seputar proyek-proyek infrastruktur. Sebab, hal ini merupakan proyek yang sedang gencar digenjot oleh pemerintah. "Diperkirakan 2017, proyek infrastruktur satu per satu sudah jalan. Pemerintah fokusnya masih ke situ, tapi hasilnya memang belum diketahui dampaknya," katanya. rep: Melisa Riska Putri antara ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika