JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta adanya pengelompokan sektor pertanian di Tanah Air. Diharapkan adan klaster khusus penanaman komoditas tertentu di suatu wilayah.
"Jangan kita tanam campur-campur sehingga tidak fokus," kata Presiden dalam rapat kerja nasional Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Kamis (5/1).
Presiden mencontohkan penanaman khusus komoditas jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya, penanaman khusus untuk komoditas bawang di Solok, Sumatra Barat.
Presiden mengarahkan pemerintah daerah agar berfokus pada produksi tanaman spesifik sehingga memiliki komoditas unggul masing-masing. Presiden meminta pemerintah daerah mengkaji komoditas pertanian yang baik untuk ditanam di wilayahnya. "Tanpa itu, jangan harap pertanian akan lompat produksinya," kata dia.
Presiden meminta jika produksi pertanian telah mengalami peningkatan, sejumlah badan usaha desa ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengorganisasi para petani agar dapat berproduksi dengan efisien dan berdaya saing di tingkat internasional.
Presiden menambahkan, melakukan cara apa pun untuk meningkatkan produksi tanpa bisa mengorporasikan petani diakui Jokowi tidak mungkin terlaksana. Sebab, para petani tersebut perlu dibentuk menjadi skala ekonomi besar untuk kemudian mampu memunculkan efisiensi. Korporasi mampu menjual murah karena memproduksi dalam jumlah masal, harga produksi pun bisa ditekan sehingga mampu memunculkan efisiensi.
"Entah korporasi BUMN, entah korporasi dalam Bumdes-Bumdes. Ini akan menggarap produksinya sekaligus menggarap pemasarannya dengan cara-cara modern," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Presiden juga mengatakan, pentingnya keberadaan embung untuk mendorong produksi pangan Indonesia. Sebab, air merupakan kunci untuk kesuburan lahan dan tanaman pangan. Namun, jika sumber air berada jauh dan tidak dikelola dengan baik, ketika musim kemarau nantinya tidak ada air.
"Stok air tidak ada, orang mau berproduksi dari mana, orang suruh menanam dari mana wong airnya tidak ada. Sehingga, itu menjadi salah satu kunci produksi kita naik atau tidak naik," kata Presiden.
Presiden menyebutkan, sudah dibangun sekitar 3.700 embung sepanjang 2016. Tahun ini ditargetkan pembangunan 30 ribu embung sehingga mampu menggenjot produksi pertanian dalam negeri.
Presiden juga mengatakan, perlunya memaksimalkan pengembangan sektor pertanian di perbatasan dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di daerah pelosok, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan ekspor ke sejumlah negara tetangga.
Presiden menekankan pentingnya program hilirisasi. Ini mengingat perlunya ada produk turunan atau derivatif yang diharapkan bisa diekspor ke luar negeri. Menurut Presiden, jika produksi pertanian di Indonesia dapat ditingkatkan dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri, surplus komoditas dapat dijual ke luar negeri. Hal ini juga dapat menjaga agar persediaan dan permintaan berjalan seimbang sehingga dapat menstabilkan harga komoditas.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah berupaya membangun lumbung pangan perbatasan di lima wilayah, yaitu Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Ia menjelaskan, sudah terbangun sawah di daerah perbatasan dengan luas 4.000 hektare untuk membangun lumbung di daerah pinggiran sekaligus rencana ekspor ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia.
Menyoal target pembangunan 30 ribu embung, Amran optimistis dapat memenuhi permintaan Presiden. Ia menargetkan adanya 30 ribu embung tahun ini untuk mendorong produksi komoditas pertanian. "Masa tidak yakin? Tiga juta hektare saja selesai apalagi 30 ribu," kata dia.
Amran mengatakan, pembuatan embung tidak sulit karena cukup menggali lahan yang ada. Sementara target menyediakan tiga juta hektare irigasi tersier dalam satu tahun lebih bisa dilakukan di seluruh indonesia.
Pembangunan embung ini sejalan dengan rencana membangunkan lahan tidur. Berdasarkan identifikasi Kementerian ATR/BPN ada 11,6 juta hektare yang akan dioptimalkan pemanfaatannya. Selain itu, ada potensi lahan tadah hujan seluas 4 juta hektare. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga turut berkontribusi dengan melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas tiga juta hektare. rep: Melisa Riska Putri/antara, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika