JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) siap memfasilitasi beberapa koperasi yang ingin bergabung menjadi satu induk (holding). Pembentukan holding koperasi ini salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan.
"Misalnya, holding koperasi simpan pinjam. Jadi, koperasi yang kecil-kecil bergabung dan bekerja sama. Bisa juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Sekretaris Kemenkop UKM Agus Muharram di Jakarta, Jumat, (6/1).
Agus mengaku, Kemenkop belum menentukan syarat tertentu bagi koperasi yang ingin tergabung dalam satu holding. Namun, ia memastikan, koperasi yang mau bergabung harus sejenis. Misalnya, koperasi pertanian dengan koperasi pertanian.
Kata Agus, semua koperasi di dalam negeri akan diarahkan membentuk holding. Dengan begitu, nantinya bisa menjadi BUMN. "Semakin bersatu, akan semakin besar," ujarnya. Ini mengingat beberapa perusahaan BUMN menjadi lebih besar setelah membentuk holding.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan pentingnya keberadaan koperasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, bukan dinikmati segelintir orang. Untuk itu, ia merangkul Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam sinergi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi.
Dengan begitu, kata dia, akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat. Teknisnya, saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk dapat berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan Rp 1 miliar dari APBN. "Koperasi itu kita akan jadikan holding," ujarnya.
Fungsi holding, salah satunya, untuk mencari peluang pasar. Konkretnya, kedua belah pihak mendukung program unggulan desa untuk menggerakkan ekonomi perdesaan. Dua kementerian ini juga akan melibatkan mitra lainnya, seperti lembaga pembiayaan perbankan. "Meski ada dana dari APBN, koperasi wajib mendapat akses-akses pembiayaan untuk menjalankan usaha," kata Puspayoga.
Kesepakatan antara Kemenkop dan Kemendes PDT telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Wonosobo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Kemenkop UKM juga telah menyiapakan berbagai program yang siap digulirkan sepanjang tahun ini. Pada bidang kelembagaan, ada program Pengembangan Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan target 100 PPKL. Termasuk juga kelompok usaha bersama prakoperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi dengan target 365 prakoperasi.
Kemenkop UKM juga telah menyiapkan program sosialisasi dan pendampingan Kredit Usaha Rakyat dengan target 27.520 UMKM untuk bidang pembiayaan. Program wirausaha pemula yang didukung modal usaha pun dijalankan lagi tahun ini dengan target 1.200 wirausaha.
Untuk mendukung semua program tersebut, Kemenkop UKM ingin mendapat anggaran lebih besar. Menurut Agus, selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Kemenkop UKM paling kecil dibandingkan kementerian lainnya. Hanya sekitar Rp 1 triliun, padahal penyerapan anggaran Kemenkop UKM cukup baik. rep: Iit Septiyaningsih, ed: Citra Listya Rini
