JAKARTA -- Otoritas Jasa Keungan (OJK) terus fokus memperkuat akses keuangan masyarakat di Tanah Air pada tahun ini. OJK ingin masyarakat bisa mengakses keuangan, seperti halnya layanan kesehatan dan pendidikan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pendekatan akses keuangan sesuai dengan prioritas pemerintah yang fokus pada financial inclusion. Di tengah proses recovery perekonomian global, pemerintah tahun ini fokus meningkatkan fundamental perekonomian dalam negeri.
"Dalam hal ini, OJK berkomitmen untuk mempermudah perizinan, melakukan penyederhanaan, dan lebih aktif melakukan sosialisasi," kata Muliaman kepada Republika di Jakarta, Jumat (6/1).
OJK menitikberatkan pada edukasi dan literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Menurut Muliaman, literasi keuangan memiliki korelasi yang positif dengan pembangunan ekonomi dan keuangan.
Keseriusan OJK ditunjukkan lewat peluncuran buku seri literasi keuangan untuk perguruan tinggi sebagai pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Khusus untuk mahasiswa, literasi keuangan juga teramat penting. Seiring berjalannya waktu, para mahasiswa akan dihadapkan pada proses untuk memasuki industri dan jasa keuangan. Misalnya, untuk kebutuhan investasi ataupun untuk kegiatan menabung.
Muliaman mengatakan, dengan semangat yang paralel dengan pemerintah, OJK melihat, tahun ini akan menjadi tahun yang menarik. Untuk meningkatkan akses kredit kepada masyarakat, OJK mengusulkan agar pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) tidak hanya masuk di sektor perdagangan, tetapi diperluas ke sejumlah sektor produktif, seperti pertanian dan perkebunan.
"Ini sedang kita kaji karena kalau masuk ke sektor perdagangan uangnya langsung muter, sedangkan di sektor perkebunan dan pertanian panennya saja butuh lima tahun. Jadi, perlu income masa transisi buat para petani," ujar Muliaman.
Kajian mengenai evaluasi KUR ini masih akan dibahas lebih lanjut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian lain yang terkait. Muliaman optimistis, hal ini dapat dilakukan karena kondisi perbankan saat ini cukup baik. Selain itu, likuiditas juga masih memadai, terutama karena didorong masuknya dana repatriasi dari program tax amnesty atau pengampunan pajak.
Upaya memperkuat akses keuangan di Tanah Air dilakukan OJK tidak hanya dalam lingkup pusat. OJK bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyuwangi. TPAKD ini bertujuan meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat di daerah.
TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam rangka mengakselerasi akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus TPAKD di Kabupaten Banyuwangi adalah program pengembangan usaha mikro unggulan dan pertanian organik.
Pemerintah menargetkan Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia dapat mencapai 75 persen pada 2019 dari 36 persen yang tercatat tahun ini. Untuk itu, OJK sudah menjadikan Inklusi Keuangan sebagai salah satu program strategis yang ditetapkan dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, khususnya dalam rangka mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat di berbagai lapisan masyarakat.
Menurut anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Muhammad Syafii Antonio, kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan dan keuangan ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia. ''Harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik itu angkanya di atas dua digit, bisa saja itu terealisasi dengan kontribusi perbankan,'' kata Syafi'i.
Menurut Syafi'i, penting untuk OJK dan Bank Indonesia menyamakan visi misinya agar saling menguatkan saat menetapkan kebijakan keuangan. ''Kalau arahnya sudah sama, kebijakan keuangan saling menguatkan yang berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat maka diharapakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat," ujarnya. rep: Rizky Jaramaya, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika