SEMARANG -- Pemerintah masih terus mengupayakan proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (mw) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Untuk mengambil alih proses pembebasan lahan yang alot, pemerintah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan hal tersebut seusai menggelar rapat koordinasi pembahasan pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (6/8).
Menurutnya, proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang ini bahkan tidak mungkin jika dilakukan di luar ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012. Tapi, pemrosesannya tetap memakan waktu lama dan butuh tahapan setahun.
Untuk itu, direksi PLN menyampaikan alternatif pembangunan PLTU di tempat yang baru di Jawa Tengah untuk kapasitas yang sama. "Lahannya sudah ada, namun harus dirahasiakan agar tidak mengundang spekulan tanah bermain di sana," tegasnya.
Menurutnya, pemindahan pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 1.000 mw dari Batang ke tempat baru ini tidak menutup kemungkinan. Kecuali, jika pembebasan lahan di Batang bisa dipercepat agar PLTU ini bisa segera dibangun.
Ia juga menambahkan, Jawa Tengah bakal punya dua pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 mw jika proses pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Batang bisa segera dirampungkan.
Jika di Batang tidak bisa dibangun, berarti akan dipindahkan ke tempat baru. Tapi, ia menginginkan, jika memungkinkan, keduanya bisa dibangun di Jawa Tengah. "Ini untuk mengantisipasi krisis energi di Jawa," tambahnya.
Menurutnya, pemda dan masyarakat setempat diminta membantu pembebasan lahan bila menginginkan proyek PLTU Batang diminati investor. "Kalau mau PLTU Batang dibangun, ya selesaikan lahannya. Kita serahkan ke daerah," tutur CT.
PLTU Batang dinilai sangat strategis untuk menjaga ketahanan listrik di Jawa tetap andal. Bila tidak ada PLTU ini maka kondisi kelistrikan di Jawa bakal krisis pada 2018.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, Pemprov Jawa Tengah sangat berkeinginan PLTU Batang dapat segera diselesaikan dan dibangun. Tapi, jika tidak dapat diselesaikan, masih ada alternatif lokasi.
Ia juga berharap agar semua pihak di Batang dapat berpikir lebih rasional. "Masak harga tanah bisa sampai Rp 400 ribu per meter persegi. Kalau tidak rasional, biar PLN nanti yang turun tangan," tegasnya.
Selain Chairul Tanjung, hadir dalam rapat ini Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji. rep:bowo pribadi ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika