JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melanjutkan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sharif C Sutardjo menekankan kerja sama di bidang lain merupakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam serta pengelolaan perikanan berkelanjutan. "Dan, adaptasi terhadap perubahan iklim," katanya seusai menerima kunjungan kehormatan Senator Sheldon Whitehouse dari Rhode Island AS di Jakarta, Senin (11/8).
Pemerintah AS, ia mengungkapkan, mendukung pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia. Di antaranya, melalui Proyek Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) dan Proyek Marine Protected Areas Governance (MPAG).
Adapun capaian signifikan proyek IMACS, menurutnya, penguatan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi praktik-praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).
Bahkan pada 2013, KKP memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan perikanan di Universitas Rhode Island, AS, atas pembiayaan IMACS. Pelatihan tersebut, kata Sharif, memperkuat kapasitas KKP dalam mengkaji dan memformulasikan rencana pengelolaan perikanan.
"Capaian penting program ini adalah peluncuran rencana pengelolaan perikanan wilayah Pengelolaan Perikanan 718 pada Februari 2014," ujarnya.
Sharif menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengharapkan dukungan Pemerintah AS dalam pengembangan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lebih komprehensif. Terutama, masalah IUU Fishing untuk dimasukkan kekebijakan dan perencanaan nasional Indonesia.
Ini sebagaimana pengalaman AS dalam melindungi habitat laut dan mencegah penangkapan ikan ilegal di wilayah hukum AS. Apalagi, katanya, Indonesia masih menghadapi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan semakin maraknya praktik IUU Fishing.
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan laut dan pengelolaan laut untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU Fishing.
KKP, ia melanjutkan, menyambut baik hasil Our Ocean Conference yang diselenggarakan Yang Mulia John Kerry dan berlangsung di Washington DC pada 16-17 Juni 2014.
"Komitmen global semua pihak sangat diperlukan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya laut untuk mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi berbasis laut," katanya.
Sharif juga menegaskan, KKP merekomendasi isu-isu terkait pengelolaan laut dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut masih menjadi tantangan. Selain aspek ekonomi, juga terkait peran laut dalam aspek lingkungan dan sosial. "Ancaman terhadap ketahanan pangan, permasalahan masyarakat pesisir, meningkatnya polusi laut, dan praktik ilegal ." katanya. rep:rr leany sulistyawati ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika