JAKARTA -- Komisi III DPR menyetujui pagu anggaran khusus jilbab Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pos anggaran yang selama ini menjadi alasan Polri menunda pemberlakuan busana Muslimah untuk polisi wanita (polwan) itu disetujui dalam rapat kerja Komisi III bersama Polri, Rabu (2/7).
Rapat kerja yang mengagendakan Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2015 tersebut dipimpin anggota Komisi III dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf. Almuzzammil berharap, tidak akan ada lagi alasan Polri menyangkut anggaran terkait jilbab polwan.
"Anggaran sudah dipertegas. Bola kini sudah ada di tangan Polri, tinggal pelaksanaannya," ujar Almuzzamil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Dia melanjutkan, anggaran Polri akan disampaikan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk ditindaklanjuti. BAKN bakal menyikapi anggaran tersebut setelah Polri melakukan revisi terkait jumlah polwan yang akan menggunakan seragam jilbab.
Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menerangkan, alokasi pembiayaan untuk jilbab Polri termasuk dalam anggaran subprogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri yang mencapai Rp 7,658 triliun. Berdasarkan hitung-hitungan Polri, indeks harga yang dialokasikan untuk per unit jilbab adalah Rp 25 ribu. Badrodin menjelaskan, saat ini Polri sedang dalam proses menyusun peraturan yang akan terbit melalui Keputusan Kapolri.
"Kemarin ada dari Brimob juga mengusulkan perubahan seragam. Kami juga sedang menyiapkan jilbab untuk PNS Polri, jadi biar tidak bolak-balik, sekalian saja. Kami menunjuk tim khusus," ujar Wakapolri. Dia menambahkan bahwa ketentuan seragam polwan berjilbab sudah diterangkan dalam surat perintah bernomor Sprin/1164/VI/2013 tanggal 26 Juni 2014 dan Sprin/1063/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
Dalam catatan yang disuguhkan untuk DPR, Polri menyebutkan, polwan beragama Islam di tubuh Polri sebanyak 10.546 orang atau 74,05 persen dari keseluruhan jumlah polwan yang mencapai 14.242 personel. Saat ini, kata Badrodin, Polri sedang melakukan pendataan berapa banyak polwan Muslimah yang mau berjilbab. Dia berharap program jilbab Polri terealisasi pada 2015. "Tinggal menunggu peraturannya. Itu kan butuh proses," tutur Badrodin.
Menurut dia, desain jilbab polwan sudah dibuat. Polri pun memamerkan rancangan tersebut kepada anggota Komisi III melalui salah seorang personel polwan yang turut hadir dalam rapat kerja. Jilbab yang akan dikenakan polwan berwarna cokelat tua dengan sedikit petak krem di atas dahi. Seperti didemonstrasikan sang polwan, jilbab tersebut dapat dilepas sekali tarik, menyisakan lapisan tudung berwana hitam yang melekat lentur di baliknya.
Mengenai anggaran 2015, Badrodin menjelaskan, Polri akan mendapatkan total anggaran mencapai Rp 47,566 triliun. Jumlah tersebut telah mendapat persetujuan bulat dari seluruh fraksi Komisi III DPR. Jumlah pagu anggaran definitif tersebut memenuhi 72,25 persen dari usulan kebutuhan anggaran minimal Polri yang mencapai Rp 65,837 triliun. "Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2014, angka ini lebih besar 20,07 persen," ujar dia.
Di hadapan belasan anggota Komisi III DPR yang hadir, Badrodin memaparkan, anggaran Polri diperuntukkan bagi 13 program yang mencakup enam program generik dan tujuh program teknis guna menunjang operasi 1.230 satuan kerja di lingkungan Polri. Alokasi untuk program generik mencapai Rp 34,515 triliun, sedangkan program teknis Rp 13,051 triliun. Anggaran jilbab polwan masuk dalam alokasi dana program generik. n c54/antara ed: eh ismail
***
Rp 47,566 Triliun : Total anggaran Polri pada 2015.
Rp 7,658 Triliun : Anggaran subprogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri. Jilbab polwan masuk dalam pos anggaran ini.
Rp 25 Ribu : Alokasi anggaran per unit jilbab polwan.
14.242 Orang : Total jumlah polwan.
10.546 Orang : Jumlah polwan Muslimah.
Sumber: DPR dan Polri.
Pengolah: EH Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika