DENPASAR -- DPR akan membahas kebijakan alternatif terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPR akan mencari solusi mengatasi sempitnya ruang fiskal akibat besarnya subsidi energi, tanpa harus menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, I Wayan Koster, menyatakan, Banggar akan menghitung terlebih dulu skema pelaksanaan APBN 2015. "Apakah kami harus memilih menaikkan harga BBM atau masih ada celah dan alternatif lain yang bisa dipilih, ini akan kita bahas," kata Koster, di Denpasar, Bali, Ahad (31/8).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pembahasan kebijakan alternatif BBM bersubsidi memerlukan waktu dan diskusi yang panjang. Pembahasan juga dipastikan berjalan seiring dengan masa transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Koster, alternatif kebijakan yang akan dijalankan harus tetap memungkinkan ruang fiskal di APBN 2015 bisa dijalankan guna memenuhi anggaran dalam mendanai program prioritas Jokowi-Jusuf Kalla. Saat ini, katanya, defisit anggaran sangat tinggi hingga mencapai 2,32 persen.
Defisit itu menjadi beban APBN. Diperlukan sejumlah skenario untuk menekannya, termasuk mencari dana talangan dari luar negeri. Alternatif lain agar ruang fiskal lebih lebar, Banggar melihat pendapatan negara dari sisi rasio pendapatan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa ditingkatkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintahannya tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan menambah beban masyarakat. Apalagi, kata SBY, pemerintah telah menaikkan harga BBM pada 2013 dan secara bertahap menaikkan tarif dasar listrik selama 2014.
Dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube, yang dipantau Antara, Ahad (31/8), SBY mengatakan, logika menaikkan harga BBM karena APBN sedang dalam tekanan adalah tidak tepat. Presiden juga menilai kurang tepat argumen bahwa jika pemerintahan yang dipimpinnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi maka akan membebani pemerintahan selanjutnya.
Menurut SBY, tidak baik mengatakan suatu pemerintahan membebani pemerintahan lainnya. "Setiap pemerintahan harus menghadapi tantangannya, dituntut mengambil risiko dan tantangan itu," kata SBY.
Konsultasi dan perbincangan mengenai masalah transisi pemerintahan, kata SBY, merupakan babak baru dan capaian yang baik dalam politik nasional. Namun, setiap pemimpin dan pemerintahannya akan saling menghormati serta memahami pemimpin dan pemerintahan lainnya.
Kepala Negara juga menegaskan, postur RAPBN 2015 dibuat fleksibel sehingga dapat memudahkan pemerintahan berikutnya. Mengenai program atau anggaran yang belum terakomodasi, Presiden mengatakan, penyesuaian dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya dalam APBN Perubahan 2015.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, tidak tepat penilaian yang menyebutkan Presiden SBY melepas tanggung jawab karena tak menaikkan harga BBM di akhir masa jabatannya. Ia menilai, pihak yang mengeluarkan pernyataan itu tidak memahami hukum tata negara, pemerintahan, serta tugas dan tanggung jawab presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menegaskan, konsumsi BBM bersubsidi kemungkinan akan melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014. Permintaan kuota tambahan beserta anggarannya kemungkinan dilakukan oleh pemerintahan baru. Pemerintah baru akan membahas tambahan kuota itu dengan para anggota DPR hasil Pileg 2014.
Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro meminta PT Pertamina lebih hati-hati dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Dia melihat kemungkinan adanya kesalahan dalam konteks alokasi BBM. "Kalau manajemen distribusinya lebih bagus, banyak SPBU yang tidak apa-apa," katanya.
Menurut Bambang, kehati-hatian ini penting agar masyarakat tidak panik dan terpancing membeli BBM sebanyak-banyaknya. Kini, pemerintah juga sedang mencari solusi untuk memastikan BBM cukup hingga akhir tahun. Caranya bukan dengan menambah kuota BBM yang sudah ditetapkan 46 juta kiloliter dalam APBN Perubahan 2014. "Kalau soal kuota, itu sudah amanah dari undang-undang. Jadi, kita harus main di koridor itu," kata Bambang.
Di Surabaya, Jawa Timur, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla kembali menegaskan rencana pemerintahan mendatang untuk menaikkan harga BBM. Menurut JK, kenaikan harga BBM tak bisa dihindari. Subsidi BBM saat ini dinilainya belum tepat sasaran.
Subsidi justru tidak banyak dinikmati oleh rakyat kecil. "Saya kira menaikkan harga BBM lebih baik daripada menyubsidi orang yang mampu," kata JK di sela Muktamar PKB, di Surabaya, Ahad (31/8).
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan, presiden terpilih Jokowi hendaknya menghindari pencitraan terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Politik pencitraan dirasa tidak akan bertahan lama jika pada akhirnya kebijakan yang dibuat dianggap menyengsarakan rakyat. rep:muhammad iqbal/c83/c92/antara ed: eh ismail
