Sebulan menjelang hari besar Idul Adha, pengamanan di sekitar Masjidil Haram dan tempat suci haji lainnya di Arab Saudi makin ketat. Sekitar 60 ribu aparat diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan haji di Mina, Arafat, serta Muzdalifah.
Selain aparat yang mengenakan seragam, Kerajaan Arab Saudi juga menyebar aparat berpakaian sipil. Mereka ini umumnya menyamar sebagai tukang sapu, petugas kebersihan, dan lainnya. Petugas tidak mau kecolongan masuknya jamaah ilegal ataupun pelaku tindakan kejahatan yang sewaktu-waktu bisa mengancam jamaah.
Wartawan Republika di Makkah Neni Ridarineni melaporkan, kini di setiap perbatasan kota dengan Makkah, seperti Madinah-Makkah dan Jeddah-Makkah, terlihat petugas keamanan atau laskar. "Kalau sehari-hari biasa mereka tidak tampak," kata Neni, Rabu (3/9).
Kepala Daerah Kerja Makkah Endang Jumali mengakui peningkatan petugas keamanan kali ini tiga kali lipat lebih banyak. Pemerintah Arab Saudi bahkan sampai perlu menerjunkan petugas khusus seperti pandu (pramuka kalau di Indonesia) untuk membantu keamanan.
Kerajaan Arab Saudi memang tampak sangat serius soal pengawasan paspor haji. Direktur Keamanan Umum, Mayjen Osman Al-Mahraj, mengatakan pada Ahad kemarin, pihaknya meresmikan Pusat Informasi Nasional. Ini adalah lembaga pemeriksaan izin haji jamaah via infrastruktur elektronik.
Layanan berteknologi canggih ini ditujukan untuk mencegah pemalsuan paspor serta menghemat waktu pengecekan paspor. Melalui sistem ini, petugas dapat membaca barcode minibus untuk memastikan penumpang di dalamnya mempunyai izin.
"Polisi pengecek paspor tak perlu lagi naik ke dalam kendaraan untuk mengecek satu per satu jamaah," ujarnya seperti dikutip Alarabiya. Dia menambahkan, hanya kendaraan berpenumpang 25 orang atau lebih yang diizinkan masuk ke Makkah dan tempat suci.
Direktur Jenderal Paspor (Jawazat) Mayjen Sulaiman Bin Abdulaziz Al-Yahya menjelaskan, polisi paspor telah dilatih menggunakan peralatan modern demi mengatasi pemalsuan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer terbaru untuk memproses prosedur jamaah dengan cepat dan efisien.
Yahya menegaskan izin haji berlaku untuk semua orang. Warga Saudi dan ekspatriat pun harus memperoleh visa dan izin haji sebelum beribadah. Kalau tidak memiliki, mereka akan dipulangkan. Dia memperingatkan terhadap kendaraan mengangkut ekspatriat ilegal ke Makkah atau tempat suci. Pelanggar akan dihukum berat. Yahya menyebutkan, komite polisi paspor khusus didirikan di Makkah dan Taif untuk menahan para pelanggar di tempat suci.
Tak hanya jamaah ilegal, pejabat Saudi juga mengantisipasi pelaku tindak kejahatan dan aksi teror. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Sipil Saudi mengaku menyiapkan skenario terpadu mengantisipasi ancaman selama musim haji. Menurut Kepala Pasukan Pertahanan Sipil Haji Mayjend Abed Al-Sekhairi, rencana itu telah disiapkan dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. "Kita juga mengakomodasi perubahaan di tempat suci di Makkah dan Madinah," ujarnya.
Tangkap
Selain menyiagakan pasukan, aparat juga sudah menangkap puluhan orang. Karena menjelang pelaksanaan ibadah haji ini, pasukan Saudi menangkap 88 anggota kelompok garis keras di beberapa tempat. "Semua tersangka merupakan warga negara Saudi kecuali tiga orang asal Yaman dan satu orang tersangka lainnya belum diketahui asalnya," ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri Mayjen Mansour Al-Turki di Riyadh.
Para tersangka ini diduga bertugas merekrut para pemuda Saudi untuk berperang di daerah konflik. Selain itu, diduga para tersangka merencanakan pembunuhan tokoh-tokoh penting.
Al-Turki mengatakan, terjadinya gejolak-gejolak di negara-negara tetangga telah memberikan dorongan tumbuhnya ideologi ekstremis dan pemberontak. "Penangkapan ini dilakukan sesuai dengan dekrit kerajaan yang telah dikeluarkan pada awal tahun ini. Dekrit tersebut berisi tentang daftar hitam kelompok-kelompok agama maupun ideologi ekstrem," ujarnya menjelaskan.
Secara terpisah, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan, setiap jamaah haji baik lokal ataupun internasional wajib mendapat vaksinasi terhadap meningitis. "Vaksinasi harus diberi minimal 10 hari sebelum jamaah sampai ke kota suci," ujar juru bicara Kementerian Kesehatan, Khaled Mirghani, seperti dikutip dari Arab News, Rabu (3/9). Ia menambahkan, vaksinasi meningitis hanya berlaku selama tiga tahun.
Menurutnya, persyaratan kesehatan musim haji tahun ini difokuskan pada beberapa penyakit, seperti Ebola, virus Korona, demam kuning, meningitis, polio, serta vaksinasi terhadap virus flu musiman. Mirghalani mencatat seluruh persyaratan karantina untuk mengeluarkan visa haji sudah diedarkan melalui Kementerian Luar Negeri di Riyadh.
rep:c64/c91 ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika